MADIUN, NEWS9 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui kolaborasi antara dunia usaha berskala besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Kemitraan sekaligus penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara 20 pengusaha besar dan 30 pelaku UMKM lokal, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun tersebut dihadiri Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., Wakil Bupati Purnomo Hadi, Kepala DPMPTSP Anang Sulistijono, sejumlah camat, serta jajaran pengusaha dan pelaku UMKM.
Forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun ekosistem investasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan modal dan pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal.
Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto.S.H., M.Ak., menegaskan bahwa kemitraan antara investor dan UMKM tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan kesepakatan.
Menurutnya, MoU harus menjadi instrumen kepastian kerja sama sekaligus landasan untuk memastikan UMKM lokal memperoleh ruang dan kesempatan dalam rantai kegiatan ekonomi perusahaan besar.
“Jadi, kita harus lakukan MoU supaya ada kepastian. Kami tidak ingin UMKM kami dengan kehadiran para investor malah tersisihkan. Mereka harus menjadi salah satu mitra untuk bisa meningkatkan usahanya,” ungkap Hari Wuryanto seusai kegiatan.
Salah satu bentuk konkret kemitraan yang didorong Pemkab Madiun adalah pemanfaatan produk batik Kampung Pesilat sebagai seragam karyawan perusahaan.
Bupati meminta perusahaan besar memberikan kesempatan kepada perajin batik lokal untuk menjadi pemasok kebutuhan seragam, meskipun penggunaannya dapat diterapkan satu hari dalam sepekan.
Menurutnya, potensi pasar tersebut cukup besar mengingat sejumlah perusahaan memiliki jumlah karyawan hingga ribuan orang. Apabila dikelola melalui pola kerja sama yang berkelanjutan, kebutuhan seragam perusahaan dapat menjadi peluang ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan produksi industri batik lokal.
“Sudah ada MoU tadi. Tinggal ditindaklanjuti saja. UMKM-nya nanti kita hubungkan. Bulan ini perusahaan ini bekerja sama dengan batik ini, bulan berikutnya perusahaan lain. Jadi, produksinya bisa terus berjalan dan keberlangsungan usahanya terjaga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hari Wuryanto menekankan bahwa kemitraan tidak boleh terbatas pada sektor kerajinan dan industri kreatif. Seluruh potensi usaha masyarakat, termasuk sektor peternakan, pertanian, perdagangan, dan jasa, perlu memperoleh kesempatan untuk masuk dalam jaringan pasok perusahaan besar.
Ia secara khusus menyoroti peluang keterlibatan peternak lokal dalam rantai pasok perusahaan peternakan, termasuk melalui kemitraan dengan Pokphand.
Pemerintah daerah berharap pengusaha dan peternak lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah berkembangnya investasi, melainkan dapat terlibat sebagai mitra produktif.
“Peternak kami harus diterima di Pokphand. Jangan sampai pengusaha kami dimatikan. Mereka harus di-hire dan dijadikan mitra sehingga mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut,” tegasnya.
Untuk memastikan kesepakatan tersebut berjalan secara nyata, Pemkab Madiun berkomitmen melakukan pengawasan dan evaluasi dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Pengawasan tersebut diharapkan mampu memastikan setiap komitmen kemitraan memiliki tindak lanjut yang terukur, mulai dari realisasi transaksi, pemenuhan kebutuhan perusahaan, hingga keberlanjutan hubungan usaha antara investor dan UMKM.
Di sisi lain, Bupati juga mengingatkan pelaku UMKM agar menjaga standar kualitas produk, kapasitas produksi, ketepatan waktu, serta profesionalitas pelayanan. Menurutnya, kepercayaan perusahaan merupakan modal penting untuk membangun hubungan bisnis jangka panjang.
Sementara itu, Ketua Pusat Koperasi Peternak Solidaritas Indonesia (KPSI) Jawa Timur, Kunti Nur Aini, S.H., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Madiun atas terselenggaranya forum kemitraan tersebut.
Menurutnya, ruang komunikasi yang mempertemukan pemerintah, perusahaan besar, koperasi, dan pelaku usaha lokal merupakan langkah penting untuk membuka peluang kerja sama yang lebih luas, khususnya bagi sektor peternakan rakyat.
KPSI berharap komitmen yang telah dibangun melalui forum tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kemitraan konkret, sehingga koperasi dan peternak lokal memiliki akses terhadap peluang usaha, jaringan pemasaran, serta rantai pasok industri peternakan.
Bagi KPSI, keterlibatan peternak rakyat dalam ekosistem investasi merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan besar, dan koperasi perlu dijaga agar tercipta hubungan usaha yang saling menguntungkan.
Forum kemitraan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengubah pola hubungan antara investasi dan ekonomi masyarakat. Kehadiran perusahaan besar di suatu daerah idealnya tidak hanya diukur melalui nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga dari seberapa besar keterlibatan pelaku usaha lokal dalam aktivitas ekonominya.
Dengan adanya 20 pengusaha besar dan 30 pelaku UMKM yang terlibat dalam penandatanganan MoU, terbuka peluang terbentuknya jaringan kerja sama lintas sektor yang dapat memperluas pasar produk lokal.
Namun demikian, keberhasilan program ini nantinya sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi kesepakatan, transparansi pola kemitraan, kepastian pembayaran, standar kualitas, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.
Pemkab Madiun diharapkan mampu memastikan bahwa kemitraan tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar menghadirkan transaksi ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing UMKM.
Pada akhirnya, investasi yang tumbuh di Kabupaten Madiun diharapkan mampu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab, pembangunan ekonomi daerah bukan hanya tentang seberapa besar modal yang masuk, tetapi juga tentang seberapa luas manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat lokal. ***
Penulis : GN
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id









