SUMENEP, NEWS9 – Laporan pertanggungjawaban (SPJ) program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Sumenep menjadi sorotan netizen.
Pasalnya, sejumlah dokumen SPJ diduga memiliki kemiripan bahkan kesamaan yang mencolok, sehingga memunculkan pertanyaan tentang transparansi dalam penyusunannya.
Menanggapi hal itu, Ainur Rahman menilai bahwa kesamaan format, redaksi, dan substansi dalam SPJ memang seharusnya didasarkan pada data riil di lapangan.
Namun, jika banyak laporan memiliki isi yang nyaris seragam, patut dicurigai atau diduga kuat bahwa penyusunannya tidak dilakukan secara mandiri oleh masing-masing penerima manfaat.
“Jika benar SPJ tersebut dibuat oleh satu individu atau tim tertentu secara terpusat, maka ini bisa mengarah pada dugaan manipulasi administrasi. Dampaknya bukan hanya mencederai transparansi dan akuntabilitas anggaran negara, tetapi juga berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi jika terbukti ada rekayasa laporan untuk mengelabui pengawasan atau menutupi penyalahgunaan dana,” tegas Ainur Rahman dalam akun TikTok-nya, Sabtu (1/2/2025).
Ainur menambahkan, dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang agar pengelolaan dana bantuan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat penerima manfaat.
Oleh karena itu, kata Ainur, peran aktif masyarakat sangat diperlukan agar program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi yang berhak.
“Saya berharap masyarakat proaktif dalam mengawal pelaksanaan program ini demi kesejahteraan bersama,” pungkas Ainur Tiktoker Sumenep. ***
