SUMENEP, NEWS9 – Kepulauan Kangean kembali mengirimkan kabar pilu bagi dunia pendidikan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Satu per satu bangunan sekolah dasar yang menjadi tempat ratusan anak belajar justru roboh, menyisakan puing-puing, kecemasan, dan tanda tanya besar mengenai kelayakan pengawasan pemerintah terhadap fasilitas pendidikan.
Robohnya sejumlah gedung SD di Kecamatan Kangayan dan Arjasa memicu gelombang kritik keras terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, khususnya kepada Kepala Disdik, Agus Dwi Saputra, yang dinilai gagal memastikan keamanan serta kelayakan sarana pendidikan di daerah kepulauan.
Dalam beberapa hari terakhir, laporan mengenai bangunan sekolah yang reyot, lapuk, rusak berat, hingga ambruk total terus bermunculan dari berbagai titik di Kepulauan Kangean.
Ironisnya, kondisi itu sebenarnya telah lama disuarakan oleh masyarakat dan para guru, namun upaya penanganan dari pemerintah disebut nyaris tidak terlihat.
Warga menegaskan, runtuhnya sekolah-sekolah tersebut bukan sekadar akibat faktor usia bangunan atau cuaca ekstrem, melainkan cermin dari kelalaian dan buruknya manajemen pengawasan infrastruktur pendidikan.
Sejumlah sekolah bahkan bertahun-tahun tidak pernah tersentuh program rehabilitasi meski kondisinya sudah tidak layak digunakan.
“Ini bukan pertama kali dan entah sampai kapan dibiarkan. Kalau bukan gagal, apa namanya? Anak-anak kami belajar dalam ketakutan, sementara pemerintah seolah tidak pernah melihat,” ujar salah satu tokoh masyarakat kepada Media, Sabtu (16/11/2025).
Keprihatinan semakin dalam karena jarak Kepulauan Kangean yang jauh dari pusat pemerintahan kembali dijadikan alasan lambatnya respons.
Padahal, gedung-gedung itu merupakan satu-satunya tempat belajar bagi anak-anak yang memiliki mimpi besar untuk masa depan mereka.
“Kadisdik harus bertanggung jawab. Pemerintah Sumenep harus turun tangan, lakukan evaluasi menyeluruh, bahkan jika perlu beri sanksi atas dugaan pembiaran yang membuat fasilitas pendidikan dasar runtuh. Masyarakat Kangean tidak butuh janji mereka menuntut tindakan nyata, cepat, dan transparan,” tegasnya.
Ia menambahkan, warga kepulauan sudah berulang kali menyuarakan kondisi sekolah-sekolah dasar yang retak, lapuk, hingga roboh.
Namun perbaikan tak kunjung datang. Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan Sumenep dan kepulauan pun semakin terasa.
“Jika sekolah saja tidak bisa dijaga, bagaimana mungkin masa depan anak-anak kepulauan ini bisa dijamin?” pungkasnya. ***
