SAMPANG, NEWS9 – Mohammad Wijdan, Kepala Desa Ketapang Daya, Kabupaten Sampang, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Koordinator Wilayah Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Madura Raya.
Momen pengukuhan berlangsung khidmat namun sarat pesan keras yang mengetuk nurani pemerintah daerah.
Ratusan kepala desa se-Madura memadati lokasi prosesi, bersama pembina PKDI, Gus Yusuf.
Pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi, yang sekaligus menyerahkan bendera pataka berlambang Garuda bertuliskan PKDI kepada Wijdan sebagai simbol mandat baru.
Tepuk tangan menggema, menandai babak baru arah gerakan kepala desa di Madura.
Dalam sambutannya, Wijdan menegaskan pentingnya soliditas antar kepala desa.
Ia menekankan bahwa pergerakan desa tidak boleh berjalan parsial.
“Kita harus terus bergandengan tangan. Tanpa kekompakan, perjuangan kita tidak akan kuat,” ujarnya tegas, Kamis (27/11/2025).
Namun pidato Wijdan tidak berhenti pada ajakan persatuan.
Dia membawa dua persoalan krusial yang ditemuinya selama turun langsung ke empat kabupaten di Madura.
Yang pertama, minimnya pendampingan hukum bagi kepala desa.
Wijdan menilai banyak kades yang terjebak persoalan administratif maupun teknis, tetapi tidak tahu arah untuk mencari perlindungan.
“Banyak kades tersandung masalah, tapi bingung harus berlari ke mana. PKDI harus hadir membela dan mendampingi,” tegasnya dikutip dari dimadura.id.
Persoalan kedua, ketergantungan desa pada Dana Desa (DD) yang dianggap membuat pembangunan stagnan.
“Desa butuh sumber anggaran lain, tidak bisa hanya mengandalkan Dana Desa. Pemerintah harus menyiapkan skema baru agar pembangunan tidak jalan di tempat,” ujarnya disambut tepuk tangan para hadirin.
Tidak hanya itu, Wijdan juga menyoroti kondisi janggal di Kabupaten Sampang.
Dari 180 desa, hanya 37 desa dipimpin kepala desa definitif.
Sisanya, sekitar 143 desa masih di bawah kendali Penjabat (PJ) Kepala Desa.
Situasi itu ia sebut sebagai persoalan serius yang tak boleh dibiarkan.
“Kami berharap Ketua PKDI Jawa Timur ikut mendorong agar Pilkades Sampang digelar pada 2026. Jangan sampai desa terus dipimpin PJ. Desa harus dikembalikan pada hakikatnya yaitu dipimpin kepala desa pilihan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, pengukuhan Wijdan bukan sekadar formalitas.
Kehadirannya tampak menjadi alarm bagi berbagai pihak yang selama ini abai pada problem struktural desa-desa di Madura.
Dengan mandat baru tersebut, Wijdan berkomitmen menjadikan PKDI sebagai rumah perjuangan yang benar-benar hadir untuk para kepala desa baik dalam advokasi hukum maupun mendorong percepatan demokrasi desa. ***
