PAMEKASAN, NEWS9 – Peredaran rokok ilegal merek AVATAR MasterClass yang dikaitkan dengan seorang pengusaha sekaligus PNS bernama H. Munaji, kian tak terbendung.
Produk rokok ilegal berjenis SKM isi 20 batang itu bahkan disebut menguasai pasar di Pamekasan dan Sumenep, hingga merambah lintas provinsi.
Rokok dengan kemasan merah-hitam dan putih-merah tersebut dijual bebas tanpa kendali, meski lokasi produksi disebut hanya berjarak beberapa langkah dari kantor Bea Cukai Madura.
Ironisnya, hingga kini tidak terlihat adanya tindakan konkret dari otoritas yang bertanggung jawab.
“Rokok ini milik H. Munaji. Dia juga kontraktor yang sering menggarap proyek besar di Pamekasan,” ungkap seorang sumber terpercaya kepada News9.id, Rabu (26/11/2025).
Informasi yang dihimpun tim News9.id menyebutkan, produksi rokok ilegal tersebut telah berjalan lama.
Permintaannya tinggi, bahkan kerap terjadi kelangkaan stok bukan karena produksi terhenti, tetapi karena serapan pasar yang luar biasa besar.
“Tidak usah dikirim ke luar daerah, di Madura saja sering kehabisan stok karena saking larisnya,” tambah sumber tersebut.
Harga yang relatif murah serta rasa yang digemari konsumen membuat rokok ilegal itu menjadi buruan para agen dan pedagang eceran.
Kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya jaringan distribusi yang terorganisir dan dibekingi.
Ketiadaan penindakan dari aparat membuat publik bertanya-tanya. Bahkan, muncul dugaan adanya pembiaran atau keterlibatan oknum Bea Cukai Madura dalam bisnis ilegal tersebut.
Hingga detik ini, Kepala Bea Cukai Madura Novian Dermawan belum menunjukkan langkah tegas dalam memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut.
Situasi tersebut bukan hanya memicu kerugian negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga merusak wibawa penegakan hukum di Jawa Timur, khususnya Madura.
Sementara itu, Aktivis Madura, Firmansyah, menilai fenomena itu sebagai bukti lemahnya integritas aparat penegak hukum khususnya Bea Cukai Madura yang seakan tumpul.
Bahkan, ia mendesak Kemenkeu Purbaya Yudhi Sadewa segera turun tangan memutus dugaan jaringan permainan antara pengusaha dan oknum aparat di Madura.
“Dalam konteks ini, kritik bukanlah perlawanan, melainkan panggilan untuk integritas. Penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” tegasnya. ***
