SUMENEP, NEWS9 – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Sumenep mulai melakukan pemeriksaan terkait dugaan pemotongan dana hibah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2024.
Salah satu yang dimintai keterangan adalah Ainur Rahman, seorang aktivis sekaligus Tiktoker Sumenep yang aktif mengawal kasus tersebut.
Ainur memenuhi panggilan penyidik pada Senin (17/2/2025) sekitar pukul 09.00 WIB di Polres Sumenep.
Usai pemeriksaan, ia membenarkan bahwa dirinya memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam program BSPS.
“Benar, hari ini saya memenuhi panggilan dari penyidik Tipidkor Polres Sumenep terkait kasus dugaan pemotongan dana BSPS 2024,” ujar Ainur Rahman.
Selama kurang lebih tiga jam, Ainur yang didampingi dua pimpinan redaksi media online memberikan keterangan kepada penyidik.
“Saya bersama rekan-rekan dari Suara Madura dan News9 telah memberikan keterangan terkait dugaan pemotongan anggaran BSPS Sumenep,” terangnya.
Ainur mengungkapkan bahwa keterangan yang ia berikan meliputi pola pemotongan dana, besaran potongan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skandal tersebut.
“Ada lima nama yang kami sampaikan kepada penyidik yang terindikasi kuat terlibat dalam dugaan bancakan BSPS Sumenep, termasuk Korkab Rizky Pratama,” ungkapnya.
Selain Rizky Pratama, Ainur juga mengungkapkan beberapa nama lain yang disebut dengan inisial.
“Saya sebut inisial saja ya. Ada RZ, RY, AH, dan MY yang masing-masing memiliki peran dalam kasus ini,” bebernya.
Menurut Ainur, RY berperan sebagai perpanjangan tangan Korkab, sementara AH adalah kepanjangan tangan MY, yang merupakan anggota dewan dari partai berlambang mercy.
Ainur juga menuturkan bahwa dalam program BSPS 2024, terdapat indikasi bahwa banyak penerima hanya mendapatkan sekitar 70 persen dari nilai bantuan yang seharusnya mereka terima.
“Mirisnya, ada penerima yang hanya mendapat bahan bangunan dan ongkos tukang senilai Rp8 juta hingga Rp9 juta. Artinya, mereka hanya menerima sekitar 45 persen dari nilai bantuan yang seharusnya,” paparnya.
Selain itu, Ainur juga mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah proyek BSPS di Sumenep diduga fiktif.
“Saya dapat info, ada dana BSPS yang digunakan untuk judi online. Sekitar Rp600 juta habis untuk itu. Ini tentu sangat merugikan masyarakat, karena proyek BSPS yang seharusnya berjalan malah dibuat fiktif,” tegasnya.
Ainur menegaskan bahwa dirinya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian.
“Mari kita biarkan penyidik bekerja secara profesional. Yang terpenting, bukti permulaan sudah kami sampaikan dan kami rasa sudah cukup memenuhi unsur,” harapnya.
Sebelumnya, Ainur mengungkapkan bahwa program BSPS 2024 di Sumenep menyasar 5.490 penerima dengan total anggaran Rp108 miliar yang bersumber dari APBN.
“Dugaan pemotongan dana serta penyalahgunaan anggaran ini menjadi perhatian serius,” tandasnya. ***
