SUMENEP, NEWS9 – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus memperkuat pendampingan terhadap petani garam melalui kolaborasi lintas tingkat pemerintahan, mulai dari daerah, provinsi, hingga pusat.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa sinergi menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi garam nasional.
Menurutnya, pendampingan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh level pemerintahan.
“Pendampingan petani garam bukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan provinsi dan pusat,” ujar Fauzi saat mengikuti Dialog Khusus bertema swasembada garam yang disiarkan JTV, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, sejak 2011 pemerintah telah menjalankan program strategis Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam melalui pendekatan berbasis kelompok petani.
“Program PUGAR dijalankan melalui kelompok agar produksi lebih optimal dan sesuai standar nasional,” imbuhnya.
Salah satu bentuk dukungan konkret, lanjut Fauzi, adalah pemberian bantuan geomembran.
Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Geomembran membantu meningkatkan kualitas garam karena mampu menjaga kebersihan serta mempercepat proses produksi,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga menekankan bahwa sektor garam memiliki peran strategis dalam kepentingan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan.
Namun demikian, produksi garam masih sangat bergantung pada faktor cuaca.
“Cuaca bisa menguntungkan, tapi juga bisa merugikan. Hujan berkepanjangan tentu berdampak pada hasil panen,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah terus menggencarkan bantuan dan pemberdayaan bagi petani, dengan pendekatan berbasis kelompok yang dinilai lebih efektif dalam hal koordinasi dan distribusi bantuan.
Terkait sinergi dengan PT Garam, Fauzi menyebut hubungan saat ini berjalan baik.
Mayoritas petani di Sumenep mengelola lahan milik perusahaan tersebut maupun lahan pribadi, sehingga interaksi terjalin secara alami.
“Pemerintah daerah juga memfasilitasi komunikasi terkait harga agar petani tidak dirugikan dan tetap sesuai standar nasional,” tandasnya. ***
