BeritaPeristiwa

Mobil MBG Diduga Disalahgunakan, Armada Jadi Alat Dagang Sembako

394
Mobil Program MBG Diduga Disalahgunakan, Armada Jadi Alat Dagang Sembako
FOTO: Oknum di lingkup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep yang nekat memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. @by_News9.id

SUMENEP, NEWS9 – Di tengah gencarnya program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi masyarakat lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), aroma busuk penyimpangan justru mulai tercium.

Alih-alih memperjuangkan misi kemanusiaan, oknum di lingkup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep diduga nekat memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Tim News9.id menemukan indikasi kuat bahwa mobil operasional SPPG yang sejatinya dipakai menyalurkan makanan bergizi untuk anak sekolah berubah fungsi menjadi kendaraan niaga.

Mobil box bertuliskan logo SPPG itu terekam mata publik sedang menjual sembako dan air mineral dalam kemasan ke sejumlah kios di pinggir jalan.

Pemandangan tersebut jelas mengundang tanda tanya besar, benarkah kendaraan program nasional digunakan untuk mencari keuntungan pribadi?

Menanggapi temuan itu, Holilur, Koordinator SPPG Kabupaten Sumenep, mengaku akan segera melakukan crosscheck dan investigasi internal.

“Akan kita croscek. Ada delapan dapur MBG di bawah koordinasi kami, dan setiap dapur dilengkapi dua unit mobil operasional. Pastinya mobil tersebut tidak boleh digunakan di luar kegiatan SPPG,” tegasnya.

Namun ketika disinggung soal sanksi tegas bagi oknum yang terbukti menyelewengkan kendaraan negara, Holilur justru terkesan hati-hati.

Bahkan, ia berdalih bahwa program MBG masih tahap awal dan butuh pembenahan.

“Kita masih baru berjalan, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Saya harus komunikasi dulu dengan pimpinan terkait sanksi yang harus diberikan. Untuk saat ini, kami hanya bisa memberikan peringatan,” ujarnya diplomatis.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya dirancang untuk mengangkat kualitas gizi anak bangsa, terutama siswa di daerah pelosok.

Tapi jika dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut benar adanya, maka semangat luhur program tersebut bisa tercoreng.

Alih-alih mengentaskan masalah gizi, justru muncul potensi praktik mencari keuntungan pribadi dari dana publik.

Kini, publik menunggu langkah nyata dari pihak berwenang, apakah kasus tersebut akan disapu bersih, atau justru dibungkam dalam diam? ***

Exit mobile version