SUMENEP, NEWS9 – Arogansi Sekretaris Desa (Sekdes) Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Madura, Jawa Timur, kini menuai sorotan tajam.
Sekdes tersebut diduga kuat mengendalikan roda kekuasaan desa secara sepihak, bahkan sampai mengorbankan hak-hak dasar masyarakat miskin.
Salah satunya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang seharusnya menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menyejahterakan rakyat kecil, justru dituding tidak pernah benar-benar menyentuh warga Desa Pamolokan.
Seorang warga berinisial HR mengungkapkan, program RTLH yang bersumber dari pemerintah daerah maupun dana desa sejak 2024 hingga 2025 diduga kuat hanya ada di atas kertas.
“Di Desa Pamolokan, semua program RTLH dari tahun 2024 sampai 2025 diduga fiktif. Tidak ada pembangunan, tidak ada rehabilitasi rumah. Faktanya, rumah kami masih rusak parah,” ungkap HR, Senin (2/2).
Padahal, bantuan RTLH diketahui berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta per unit, yang diperuntukkan bagi warga miskin dengan kondisi rumah tidak layak huni. Namun di Pamolokan, bantuan tersebut tidak kunjung terealisasi.
Warga menilai, kebijakan desa telah berubah menjadi ladang kebengisan dan kerakusan oknum pejabat desa. Hak rakyat kecil seolah dikorbankan demi kepentingan segelintir elite desa.
“Kalau itu bantuan dari pemerintah daerah atau dana desa, harus direalisasikan. Itu harapan kami sebagai warga kecil, bukan dijadikan permainan,” tegas HR.
Ironisnya, kehadiran Penjabat (PJ) Kepala Desa Pamolokan justru dinilai tidak membawa perbaikan.
Birokrasi desa disebut semakin carut-marut, dan PJ Desa diduga tidak memiliki integritas maupun profesionalitas karena masih tunduk pada Sekretaris Desa.
“Seakan-akan PJ Desa masih diatur oleh Sekdes. Dampaknya, birokrasi di Pamolokan lebih buruk dari desa lain,” lanjutnya.
Warga menilai, jika seorang Sekdes saja sudah berani berdusta dan mempermainkan bantuan rakyat, maka bayangan penindasan akan jauh lebih besar jika kelak ia menduduki kursi pimpinan desa.
“Masih Sekdes saja sudah berani bohong ke masyarakat. Kalau jadi pemimpin desa, pasti rakyat makin ditindas,” tegasnya.
Warga juga menyindir keras perilaku pejabat desa yang dinilai hidup nyaman di atas penderitaan rakyat kecil.
“Jangan hidup enak dari bantuan rakyat kecil. Bantuan yang tidak sampai ke masyarakat itu namanya pemimpin lalim,” kecam HR.
Sementara itu, Sekretaris Desa Pamolokan, Mohammad Anzar, mengakui bahwa program RTLH memang ada.
Namun ia berdalih, nominal bantuan hanya sebesar Rp10 juta, dan dana tersebut justru dikembalikan ke kas desa.
“Itu anggaran desa tahun 2024, uangnya dikembalikan ke kas desa dan sampai sekarang belum ada kejelasan ke mana perginya,” ujarnya.
Terkait program RTLH tahun 2025, Anzar menyebut dana tersebut akan menjadi temuan Inspektorat, sembari menegaskan uangnya masih ada.
Pernyataan tersebut justru memantik tanda tanya besar jika bantuan ada, mengapa rumah warga tetap rusak dan rakyat tidak merasakan manfaatnya. ***
