SUMENEP, NEWS9 – Sidak yang dilakukan oleh Tim dari Direktorat Jenderal Kementerian Bidang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Torjek, Kangayan, Sumenep, Madura, mengungkap sejumlah fakta.
Tim dari Direktorat Jenderal Kementerian telah membongkar sejumlah kejanggalan dan dugaan serius tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh oknum setempat.
Berikut ini adalah lima poin temuan utama yang menjadi sorotan dan tengah didalami.
- Sappar, yang diduga kuat sebagai aktor utama dalam rekayasa informasi di lapangan, terlihat mendampingi tim dari kementerian.
Ia juga terekam dalam video mencoba mengarahkan para penerima bantuan BSPS untuk memberikan keterangan palsu kepada tim verifikasi.
- Agus, Li’atnan, Lukman, dan Sappar disebut-sebut terlibat dalam rekayasa atau pemalsuan identitas toko bangunan.
Toko UD Milinda yang berada di Dusun Satamber diakui sebagai UD Dua Saudara yang beralamat di Dusun Aeng Lombi.
Hal tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan alur distribusi material bantuan.
- Bahkan, tindakan intimidasi juga diduga terjadi terhadap tim Kementrian.
Sappar kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan melakukan tekanan terhadap tim kementerian saat berada di lokasi toko bangunan, yang secara keliru diakui sebagai UD Dua Saudara.
Kejadian tersebut juga terekam dalam dokumentasi video.
- Selanjutnya, pemecatan terhadap seorang guru bernama Rasulullah di SDN Torjek 2 yang sarat diduga intervensi memicu kontroversi.
Kepala Sekolah, Arifin, dan enam orang lainnya yang diduga merupakan aktor-aktor dalam pelaksanaan program BSPS diduga turut andil dalam keputusan pemecatan tersebut.
- Dalam sebuah video, seorang anak dari penerima bantuan BSPS memberikan pernyataan yang terkesan menyudutkan institusi pers.
Diketahui, pengakuan tersebut diduga kuat diarahkan oleh Sappar, yang kembali mencuat sebagai figur sentral dalam rangkaian dugaan manipulasi ini.
Seluruh temuan itu telah terdokumentasi dalam bentuk rekaman video dan tengah dikaji lebih lanjut untuk penindakan oleh instansi terkait.
Pihak kementerian belum memberikan pernyataan resmi, namun indikasi kuat atas adanya pelanggaran etik dan hukum menjadi sorotan tajam publik serta media. ***
