BeritaPemerintahan

Warning Keras ASN Banyuwangi: Jangan Hanya Duduk di Balik Meja

35
×

Warning Keras ASN Banyuwangi: Jangan Hanya Duduk di Balik Meja

Sebarkan artikel ini
Warning Keras ASN Banyuwangi: Jangan Hanya Duduk di Balik Meja
FOTO: Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani saat bersalaman dengan seluruh kepala OPD dan camat. @by_News9.id

BANYUWANGI, NEWS9 – Langkah besar kembali dilakukan Ipuk Fiestiandani dalam merombak jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Sebanyak 52 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas resmi dilantik di area Pasar Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Senin (18/5/2026).

Bukan tanpa alasan pelantikan digelar di tengah ruang publik dan aktivitas masyarakat.

Pemilihan lokasi tersebut menjadi simbol bahwa birokrasi Banyuwangi harus dekat dengan rakyat, bukan hanya sibuk di ruang kantor.

Rotasi jabatan kali ini menyasar sejumlah posisi strategis. Alfian resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan. Dwi Handayani yang sebelumnya memimpin Dinas Lingkungan Hidup kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sementara Nanin Oktaviantie yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD).

Selain pejabat OPD, sejumlah kursi camat juga mengalami pergeseran. Di antaranya Abdur Rachman sebagai Camat Giri, Ahmad Subhan sebagai Camat Srono, Satrio sebagai Camat Songgon, Bambang Suryono sebagai Camat Gambiran, Sudharto Setyo sebagai Camat Purwoharjo, dan Khoirul Hidayat sebagai Camat Genteng.

Namun lebih dari sekadar pergantian jabatan, pelantikan tersebut menjadi momentum peringatan keras bagi seluruh ASN Banyuwangi agar mengubah pola kerja birokrasi yang lamban dan terlalu administratif.

Dalam sambutannya, Ipuk menegaskan bahwa masyarakat kini menuntut pemerintah yang cepat bergerak, mudah ditemui, dan benar-benar hadir ketika rakyat menghadapi persoalan.

“Saya tidak ingin pejabat hanya sibuk tanda tangan berkas, menghadiri rapat, atau duduk nyaman di ruang kerja ber-AC. Pejabat harus turun langsung melihat kondisi masyarakat. Dengarkan apa yang menjadi keluhan rakyat dan bergerak cepat menyelesaikannya,” tegas Ipuk.

Menurutnya, jabatan bukan sekadar simbol kekuasaan ataupun fasilitas yang melekat, melainkan amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kalau hanya ingin nyaman dengan jabatan, maka jangan jadi pejabat. Karena pejabat itu pelayan masyarakat. Harus siap bekerja, siap dikritik, dan siap turun kapan pun dibutuhkan rakyat,” ujarnya disambut tepuk tangan para undangan.

Ipuk juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa runtuh apabila birokrasi bekerja lamban dan tidak responsif terhadap persoalan di lapangan.

Ia mencontohkan banyak persoalan sosial yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat apabila pejabat aktif membangun komunikasi dengan masyarakat sejak awal.

“Jangan tunggu masalah viral di media sosial baru bergerak. Jangan tunggu masyarakat marah dulu baru turun. Pemerintah harus hadir lebih cepat sebelum persoalan membesar,” katanya dengan nada tegas.

Bupati perempuan pertama di Banyuwangi itu juga meminta seluruh kepala OPD dan camat membangun budaya kerja yang responsif, disiplin, dan berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar laporan administrasi.

“Saya ingin birokrasi Banyuwangi menjadi birokrasi yang bekerja dengan hati. Yang hadir bukan hanya ketika ada acara seremonial, tetapi hadir saat masyarakat membutuhkan solusi,” sambungnya.

Perhatian khusus turut diberikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Ipuk berharap kepemimpinan baru mampu membuka lebih banyak ruang kreativitas dan pembinaan generasi muda Banyuwangi agar terhindar dari pengaruh negatif serta mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.

“Anak muda Banyuwangi jangan dibiarkan kehilangan arah. Pemerintah harus hadir memberikan ruang kreativitas, ruang olahraga, ruang inovasi, agar lahir generasi yang kuat, mandiri, dan punya daya saing,” ujarnya.

Sementara kepada para camat yang baru dilantik, Ipuk menegaskan bahwa camat harus menjadi figur pertama yang hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan di wilayahnya.

“Camat itu ujung tombak pemerintah. Harus peka, cepat turun, dekat dengan warga, dan mampu menjadi pusat solusi tercepat di tengah masyarakat. Jangan hanya jadi administrator yang menunggu laporan masuk,” pungkasnya. ***

Tinggalkan Balasan