SUMENEP, News9 – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, yang seharusnya menjadi angin segar bagi masyarakat kecil, justru menyisakan cerita pilu bagi sebagian penerima manfaat.
Program yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu kerap dikeluhkan karena dirasa lebih membebani daripada membantu.
Salah satu penerima manfaat, warga Kecamatan Lenteng yang namanya enggan disebutkan, mengungkapkan bantuan yang diterimanya justru membuatnya terlilit utang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alih-alih mendapatkan rumah layak huni tanpa beban, kini harus menghadapi tagihan yang terus menghantuinya.
“Saya malu, karena sering ditagih hutang tukang yang belum saya bayar. Saya sempat berpikir untuk menjual sapi, tapi itu pun tidak cukup menutupi utang karena sapi tersebut bukan milik saya sendiri, hanya bagi hasil. Lagi pula, harga sapi saat ini anjlok akibat penyakit,” katanya, Minggu (12/1/2025).
Dia mengaku, awalnya didatangi oleh petugas BSPS yang menjelaskan bahwa dirinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, dengan Rp2,5 juta dialokasikan untuk biaya tukang.
Namun, ia tidak menerima uang tunai, melainkan dalam bentuk material seperti kayu, genteng, batu bata, pasir, dan kawat cor yang disuplai langsung dari toko.
“ATM atas nama penerima manfaat, tapi dikumpulkan di Balai Desa. Saya bahkan harus meminjam uang untuk membayar tukang, karena biaya tukang tidak sepenuhnya ditanggung,” ungkapnya dengan kecewa.
Warga tersebut berharap pemerintah lebih serius dalam menjalankan program bantuan, sehingga benar-benar memberikan manfaat tanpa memberatkan rakyat kecil.
“Tolong kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, jangan setengah hati. Kalau memang mau membantu, jangan sampai justru membuat rakyat kecil semakin menderita,” pungkasnya.
Keluhan ini bukanlah kasus pertama yang muncul terkait pelaksanaan program BSPS di Sumenep.
Beberapa penerima manfaat mengeluhkan sistem distribusi bantuan yang dinilai tidak transparan dan kerap membebankan masyarakat miskin.
Harapan besar kepada pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program ini agar tidak ada lagi cerita duka dari mereka yang seharusnya dibantu. ***
