SUMENEP, NEWS9 – Isu mengenai dugaan pengondisian dan penerimaan uang Rp 20 juta dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep untuk membungkam kritik terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali mencuat di media sosial, khususnya di platform TikTok.
Menanggapi tuduhan tersebut, Ainur Rahman, seorang Tiktoker Sumenep, memberikan klarifikasi tegas bahwa dirinya tidak pernah menerima uang Rp 20 juta dengan syarat berhenti mengkritik BSPS 2024.
“Kalau Rp 20 juta saya terima dari AKD dengan syarat saya tidak boleh kritik, seingat saya belum pernah ya. Tapi kalau menerima uang tanpa syarat, insyaAllah pernah, bahkan angkanya mendekati Rp 100 jutaan atau mungkin lebih dari itu,” ungkapnya, Minggu (2/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua AKD Kabupaten, yang akrab disapa Iyon, juga turut angkat bicara mengenai tuduhan tersebut.
Ia menegaskan bahwa dalam program BSPS tidak ada praktik pemotongan dana.
“BSPS itu tidak ada pemotongan. Kalau tidak puas, silakan investigasi sendiri ke lapangan,” ucapnya, saat dihubungi News9.id melalui telepon WhatsAppnya, Minggu siang (2/2/2025).
Ainur Rahman juga menambahkan bahwa hubungannya dengan Ketua AKD lebih dari sekadar teman atau sahabat, melainkan sudah seperti keluarga.
Bahkan, Ainur mengaku pernah menerima bantuan finansial untuk berbagai kepentingan, seperti biaya perjalanan ke Yogyakarta dan pengadaan kaos saat Pilkada, namun bukan untuk membungkam kritik.
“Kalau uang iya, mungkin pernah. Misalnya, Om saya ada acara di Yogyakarta, beliau yang menanggung biaya transportasi dan bus pariwisata. Saat Pilkada, Om saya butuh dana Rp 39 juta untuk kaos, saya jemput uangnya ke rumah Om Iyon. Tapi kalau diberi uang dengan syarat saya harus diam, itu belum pernah terjadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ainur Rahman menegaskan bahwa dirinya tidak bisa dibungkam hanya dengan uang, terlebih jika menyangkut transparansi anggaran yang mencapai Rp 108 miliar untuk program BSPS 2024.
“Kalau hanya Rp 20 juta untuk menyuruh saya diam, itu tidak masuk akal. Bahkan, kalaupun Rp 1 miliar diberikan, belum tentu saya berhenti bicara. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan angka,” tuturnya.
Tiktoker Sumenep ini juga menceritakan pengalamannya saat berselisih dengan Ketua DPRD di masa lalu, di mana ia menolak uang dalam jumlah besar, namun menerima oleh-oleh sepotong baju sebagai tanda islah.
“Bukan mau meremehkan uang Rp 20 juta, ya lumayan untuk keperluan saya setengah bulan. Tapi saya tidak miskin-miskin amat, dan sekali lagi, tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan uang,” pungkasnya.
Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama terkait transparansi dan integritas dalam pengelolaan dana publik. ***
