SAMPANG, NEWS9 – Koperasi Konsumen Pemuda Sampang Mandiri Al Huda, yang berpusat di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tutup buku tahun 2024 sekaligus membahas Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahun 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Bahagia, Minggu (25/5/25).
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Sampang, Hj. Chairijah, S.H., M.H., bersama jajaran pengawas koperasi, konsultan, pengurus, serta anggota koperasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rangkaian kegiatan dibuka secara resmi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan Ketua Koperasi, Wavi Anas, serta sambutan dari Kepala Diskopindag yang sekaligus membuka acara secara simbolis.
Dalam sambutannya, Hj. Chairijah menegaskan kembali pentingnya peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota untuk menjalankan koperasi sesuai prinsip dan asas koperasi, dengan tetap mengutamakan musyawarah dan kedaulatan anggota sebagai kekuatan utama dalam menentukan arah kebijakan organisasi.
“Kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota, namun juga mencerminkan sehatnya roda organisasi koperasi dalam aspek manajerial maupun administratif,” ujarnya.
Memasuki sesi utama, forum menetapkan Zainal Alim sebagai pimpinan sidang, dengan Moh. Sofwan sebagai sekretaris dan Hakim sebagai notulen.
Agenda RAT mencakup pengesahan quorum sidang, pembacaan notulen serta keputusan rapat sebelumnya, pengesahan tata tertib, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun 2024, serta pembahasan dan pengesahan RK/RAPB tahun 2025.
Seluruh peserta aktif memberikan masukan dan tanggapan sebelum akhirnya RAT resmi ditutup dengan pembacaan kesimpulan dan keputusan rapat.
RAT ini menjadi cerminan komitmen koperasi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat peran strategisnya sebagai pilar ekonomi kerakyatan di daerah. ***
