SURABAYA, NEWS9 – Menanggapi meningkatnya kasus pemberangkatan jemaah haji secara ilegal, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap biro perjalanan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Mereka menilai, ketegasan pemerintah diperlukan demi menjaga integritas Indonesia di mata dunia, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Ketua Bidang Pemberdayaan Umat dan Keagamaan Badko HMI Jatim, Moh. Agus Efendi, menekankan bahwa travel nakal yang terbukti memberangkatkan calon jemaah dengan visa tidak resmi, seperti visa kerja, harus dikenakan sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha secara permanen.
“Jika Arab Saudi sudah mempertegas aturan soal visa, maka Indonesia pun harus lebih tegas. Travel-travel yang curang ini bukan hanya melanggar hukum, tapi mencoreng nama baik negara. Bila perlu, cabut izinnya dan proses hukum pelakunya,” ujar Agus Efendi, Senin (8/6).
Ia menyayangkan lemahnya pengawasan serta masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, praktik ilegal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tapi juga mempertaruhkan keselamatan jemaah.
“Penggunaan visa kerja untuk berhaji bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi tindakan yang membahayakan dan merusak kesucian ibadah itu sendiri,” tambahnya.
Badko HMI Jatim menduga praktik serupa terjadi secara masif di wilayah Jawa Timur.
Oleh karena itu, mereka mendorong pihak kepolisian, Kementerian Agama, dan Imigrasi untuk melakukan pengawasan ketat, khususnya di pintu-pintu keberangkatan internasional seperti Bandara Juanda, Surabaya.
“Kami minta Polda Jatim, Kemenag, dan pihak imigrasi bersinergi melakukan operasi senyap. Tindak tegas biro travel yang nakal dan jemaah ilegal. Ini demi menjaga martabat bangsa di tengah ibadah suci umat Islam,” tegas Agus Efendi.
Desakan tersebut muncul seiring dengan peringatan keras dari Pemerintah Arab Saudi yang menyoroti pelanggaran visa oleh jemaah dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Badko HMI Jatim berharap langkah tegas dan terukur dari pemerintah dapat mencegah berulangnya pelanggaran yang merugikan banyak pihak tersebut. ***
