SUMENEP, NEWS9 – Di tengah gelombang penolakan proyek seismik SKK Migas di Kepulauan Kangean, muncul dugaan kuat adanya praktik “pengamanan” oleh pemerintah bersama sejumlah oknum yang disebut-sebut sebagai penghianat gerakan masyarakat setempat.
Isu tersebut kian memicu kemarahan warga yang menuntut pertanggungjawaban semua pihak terkait.
Keluhan dan kekecewaan datang dari berbagai lini. Sebut saja A, salah satu warga Kepulauan Kangean, mengaku geram dengan dugaan nepotisme yang membekingi upaya meredam protes.
“Sekalipun mereka menganggap situasi sudah aman, kami pastikan banyak pihak akan bergerak lebih masif,” tegasnya kepada News9.id, Senin (21/7/2025).
Kordinator Reng Poloo pun melontarkan kritik keras dan memastikan akan ada aksi demonstrasi susulan sebagai respon atas dugaan rapat pengamanan yang dilakukan diam-diam.
“Beberapa hari lalu ada rapat di Hotel Myzee membahas strategi pengamanan dengan menyasar beberapa nama yang dianggap aktor penolakan. Padahal gerakan ini murni lahir dari hati nurani masyarakat,” kata perwakilan Reng Poloo.
Menurutnya, sikap pemerintah yang justru memihak perusahaan di tengah derasnya penolakan warga menunjukkan praktik taktis dan nepotisme yang mencederai kepentingan orang banyak demi keuntungan segelintir pihak.
Langkah itu memicu reaksi keras. Aktivis Reng Poloo menilai pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dan menampung aspirasi warga, bukan malah membungkam suara penolakan.
“Kalau alasan membangkitkan ekonomi, seharusnya dimulai dari pemberdayaan SDM lokal melalui para kepala desa, bukan dengan memaksakan eksploitasi migas. Ini bukti nyata kegagalan pemerintah dalam berpikir visioner,” tegasnya.
Hingga berita ini dinaikkan, Aktivis Reng Poloo mengaku masih menunggu gelombang perlawanan lanjutan.
Namun, jika tidak ada pergerakan besar, mereka menduga isu tersebut sudah “diamankan” oleh pihak-pihak tertentu.
Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep segera turun tangan dan berpihak pada kepentingan masyarakat bawah, bukan justru melayani kepentingan kelas atas yang berpotensi merugikan pulau-pulau di ujung timur Madura tersebut. ***
