BANYUWANGI, NEWS9 – Polemik saham Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) semakin memanas.
Ketua Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM), M. Rofiq Azmi, melontarkan pernyataan keras yang mengguncang: isu “Golden Share” yang digembar-gemborkan ke publik disebutnya tipuan yang sengaja diproduksi untuk meninabobokkan rakyat.
Dalam keterangan pers yang disampaikan Selasa (9/12), Rofiq tanpa ragu menuding bahwa cara pemerintah menyikapi isu ini menunjukkan niat menutup-nutupi fakta, bukan menyelesaikan masalah.
“Ini bukan sekadar miskomunikasi ini bentuk pengkhianatan. Jangan tutupi bangkai dengan kosmetik. Bau busuknya sudah menyeruak, dan rakyat Banyuwangi sudah mencium semuanya,” tegasnya.
Rofiq menyebut narasi golden share sebagai “dongeng politik” yang sengaja digoreng untuk menenangkan publik.
“Golden share itu murni kebohongan. Tidak ada transparansi dividen, tidak ada penjelasan alur manfaat. Kita sedang digiring masuk ke lorong gelap kebusukan yang diproduksi dari kebohongan. APPM bersama YAAC – Kode Putih akan berdiri di garis depan untuk menghentikan itu,” ujarnya.
Ia juga memperingatkan eksekutif dan legislatif agar tidak bersembunyi di balik pencitraan.
“Berhenti menyemprot parfum ke bangkai. Wangi sesaat tidak menghapus pembusukan. Semakin kalian tutupi, semakin rakyat paham ada sesuatu yang kotor.”
Kritik tajam itu mencuat di tengah absennya laporan transparan mengenai manfaat ekonomi dari kepemilikan saham daerah di perusahaan tambang raksasa tersebut.
APPM menilai simbol-simbol kesejahteraan yang dijanjikan selama ini tidak pernah tampil dalam bentuk data, hanya dalam bentuk retorika.
“Pertanyaannya sederhana: saham ini benar-benar menyejahterakan rakyat atau hanya jadi santapan elite? Hentikan opera sabun pemoles citra. Yang kami tuntut: buka data secara total dan apa adanya,” seru Rofiq.
APPM memastikan akan terus menekan dan mengawal kasus ini hingga Pemkab Banyuwangi memberikan penjelasan resmi yang jujur, lugas, tanpa rekayasa, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai nasib aset daerah tersebut. ***
