SUMENEP, NEWS9 – Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Batang Batang Laok, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, terus menjadi sorotan.
Pasalnya, di Dusun Jandir dan Dusun Koplong, kondisi jalan yang rusak parah dibiarkan tanpa perbaikan dan tidak tersentuh anggaran dana desa selama bertahun-tahun.
Warga mempertanyakan keseriusan pemerintah desa maupun pemerintah daerah yang dianggap tak menunjukkan langkah konkret.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bertahun-tahun jalan rusak begini dibiarkan. Tidak ada progres apa pun dari pihak desa,” keluh seorang warga, Rabu (10/12/2025).
Warga menilai pemerintah desa telah abai dan tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap kebutuhan masyarakat.
Padahal, infrastruktur jalan merupakan akses vital bagi tumbuhnya perekonomian terutama sektor UMKM.
“Jalan ini prasarana ekonomi. Kalau jalannya hancur, bagaimana ekonomi lokal mau tumbuh? Ini akses paling mudah bagi warga,” tegas warga lainnya.
Selain itu, warga menyebut pembiaran tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanat konstitusi.
Mereka mengutip UUD 1945 Pasal 28H, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.
Kondisi rusaknya jalan dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat, distribusi barang, hingga akses layanan dasar.
Warga mendesak pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan dan mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran.
“Dana desa harus diimplementasikan untuk kebutuhan masyarakat, bukan diabaikan. Perbaikan harus segera dilakukan,” tegas warga.
Sebelumnya, Kepala Desa Batang-Batang Laok, Haris, mengatakan bahwa Dusun Jandir merupakan wilayah luas, sehingga perlu dipastikan titik jalan mana yang dimaksud warga.
“Dusun Jandir ini lebar, Mas. Setiap dusun setiap tahun pasti ada pekerjaan,” ujarnya, saat dikonfirmasi, News9.id.
Saat ditanya lokasi pasti kerusakan, Haris membenarkan ada jalan rusak di area dekat sawah.
“Iya ada jalan yang rusak, tapi bukan rusak parah. Di pinggir sawah itu. Sudah kami ukur untuk anggaran tahun 2026. Memang tiap tahun ada pengukuran di masing-masing dusun,” tegasnya.
Meski demikian, warga menganggap penanganan terlalu lambat mengingat kondisi jalan sudah memprihatinkan sejak lama. ***
