SUMENEP, NEWS9 – Front Mahasiswa Pembela Keadilan (FMPK) Kabupaten Sumenep menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep tahun anggaran 2024.
Kasus yang menyeret anggaran hingga Rp1,2 miliar itu dinilai berjalan di tempat tanpa kejelasan, meski telah memasuki lebih dari satu tahun proses penyidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
Ketua FMPK, Tolak Amir, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi tidak boleh tebang pilih.
Ia menilai Kejari Sumenep harus bersikap transparan dan profesional dalam menuntaskan perkara yang menyangkut uang rakyat tersebut.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa transparan, profesional, dan akuntabel,” tegas Tolak Amir saat ditemui usai audiensi dengan pihak Kejari, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, masyarakat menanti bukti nyata dari aparat penegak hukum, bukan sekadar janji atau proses yang berlarut tanpa hasil.
FMPK menilai Kejari Sumenep sudah memiliki cukup bukti untuk menetapkan tersangka.
Pasalnya, lembaga tersebut diketahui telah melakukan serangkaian tindakan hukum, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi, penggeledahan di kantor KPU Sumenep, gudang logistik, hingga rumah beberapa pejabat terkait.
Namun, hingga kini belum ada satu pun nama yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Ini sangat ironis. Bukti-bukti sudah cukup kuat untuk mengungkap aktor utama di balik dugaan korupsi itu, tapi Kejari seperti jalan di tempat,” ujarnya dengan nada kecewa.
FMPK menegaskan akan terus mengawal kasus itu hingga tuntas dan bahkan siap menggelar aksi besar jika Kejari dinilai terus bermain aman.
“Jangan main mata dengan koruptor! Rakyat sudah muak melihat hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah,” tandas Tolak Amir.
Sementara itu, kasus dugaan korupsi logistik KPU Sumenep ini menjadi perhatian publik karena diduga berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas. ***
