SAMPANG, NEWS9 – Dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai Rp7,5 miliar yang melibatkan oknum pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, menuai kecaman keras dari Dewan Pendidikan setempat.
Lembaga itu menyebut penyimpangan anggaran pendidikan sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap amanah publik” yang merampas hak fundamental peserta didik.
Kecaman disampaikan langsung oleh Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, Hasan Rohmad, yang juga menjabat Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sampang, Jumat (12/12).
“Dugaan korupsi ini, menurut informasi awal, berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan di lingkungan Disdik Sampang,” ujarnya.
Hasan mendesak aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian, untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan.
Selain menuntut proses hukum tanpa intervensi, Pria asal Sreseh ini menekankan pentingnya momentum evaluasi menyeluruh tata kelola anggaran pendidikan.
Ia mendorong Pemerintah Daerah dan Disdik Sampang melakukan pembenahan sistem manajemen keuangan, memperkuat pengawasan internal, serta membuka akses informasi publik terkait penggunaan dana pendidikan.
“Kami juga mendorong pelibatan Komite Sekolah dan masyarakat dalam pengawasan dana, termasuk Dana BOS,” tambahnya.
Di tengah gugatan hukum, imbuh Hasan memastikan kepentingan peserta didik harus menjadi prioritas utama.
“Hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas tidak boleh terpengaruh oleh kasus ini,” tegasnya.
Dewan Pendidikan Sampang berkomitmen terus menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan berintegritas di kabupaten tersebut. ***
