SUMENEP, NEWS9 – Pemerintah Kabupaten Sumenep mengklaim stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih aman hingga akhir 2025.
Klaim tersebut didasarkan pada data kuota dan realisasi penyaluran BBM subsidi yang disebut masih menyisakan cadangan cukup.
Namun, klaim itu berseberangan dengan fakta di lapangan.
Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Sumenep tampak mengular.
Per hari ini saja, warga harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Fenomena antrean panjang itu terjadi berulang, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru, saat mobilitas masyarakat meningkat tajam.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius, jika stok benar-benar aman, mengapa kelangkaan terasa nyata di tingkat konsumen?
Klaim “stok aman” sebelumnya disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, kepada RRI pada Rabu (26/12/2025).
Ia menyebutkan bahwa realisasi penyaluran biosolar hingga akhir November 2025 baru mencapai 38.850 kiloliter dari total kuota 44.047 kiloliter, sehingga masih tersisa 5.197 kiloliter.
Sementara untuk pertalite, dari kuota 75.296 kiloliter, realisasi penyaluran baru mencapai 64.398 kiloliter atau masih menyisakan 10.898 kiloliter.
“Dengan sisa kuota tersebut, stok BBM bersubsidi masih aman dan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun,” ujar Dadang.
Namun, angka-angka administratif itu terasa dingin di tengah panasnya antrean di SPBU.
Selama sepekan terakhir, hampir semua SPBU di Sumenep dipadati kendaraan roda dua maupun roda empat.
Waktu tunggu membengkak, keluhan warga meningkat, dan keresahan publik tak terelakkan.
Situasi itu menuai kritik tajam dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Sumenep.
Wakil Ketua Bidang Ekonomi PDPM Sumenep, Bagas Arrozy, menilai Pemkab terlalu cepat menyimpulkan kondisi aman hanya berdasarkan laporan di atas meja.
“Kalau stok benar-benar aman, antrean panjang ini datang dari mana? Pemerintah jangan hanya nyaman dengan data. Turun ke SPBU dan lihat sendiri kondisi di lapangan,” tegas Bagas, Kamis (25/12/2025).
Menurutnya, persoalan BBM bersubsidi di Sumenep bukan semata soal kuota, melainkan indikasi kuat adanya masalah serius dalam distribusi dan ketepatan sasaran.
Dia juga menyoroti sistem rekomendasi BBM bersubsidi yang dinilai rawan disalahgunakan.
“BBM subsidi itu untuk nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil. Tapi yang terjadi, banyak isu BBM diperjualbelikan dan diduga jatuh ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.
PDPM Sumenep mendesak Pemkab segera memperketat pengawasan di seluruh titik distribusi, mengevaluasi mekanisme rekomendasi BBM bersubsidi, serta membuka data penyaluran secara transparan hingga tingkat SPBU.
“Transparansi itu kunci. Tanpa keterbukaan data, publik tidak bisa ikut mengawasi,” tambah Bagas.
Hingga detik ini, klaim “stok aman” masih berdiri kokoh di ruang birokrasi. Sementara di lapangan, antrean panjang tetap menjadi pemandangan harian di SPBU.
Data boleh menyebut cukup, tetapi realitas menunjukkan sebaliknya.
Di titik inilah publik berhak curiga, apakah persoalannya sekadar distribusi yang tersendat, atau ada tata kelola yang longgar hingga BBM bersubsidi tak lagi tepat sasaran.
“Jika pemerintah daerah terus berlindung di balik angka tanpa membuka distribusi secara transparan, maka yang aman hanyalah laporan bukan kebutuhan rakyat,” pungkas Bagas. ***
