Misteri Order Pasal 170 dalam Kasus ODGJ Sapudi

- Editorial Team

Sabtu, 10 Januari 2026 - 21:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: (ilustrasi) Hukum bolak-balik tuntutan Jaksa gugurkan pasal BAP Polisi. @by_News9.id

FOTO: (ilustrasi) Hukum bolak-balik tuntutan Jaksa gugurkan pasal BAP Polisi. @by_News9.id

SUMENEP, NEWS9 – Di Pulau Sapudi, Sumenep, hukum seolah kehilangan kompas. Arah, nalar, dan keberpihakan pada fakta tercerabut sejak awal.

Semua bermula dari Sahwito, seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang tiba-tiba mengamuk di tengah resepsi warga.

Ia memukul, mengancam, menciptakan kekacauan, situasi langsung pecah, gaduh, dan panik.

Tamu undangan berhamburan. Warga bereaksi spontan. Refleks. Manusiawi.

Ada yang melerai. Ada yang menahan. Ada yang berusaha mencegah agar amukan tak menjalar lebih luas.

Namun semua itu tak masuk dalam konstruksi hukum versi polisi.

Polres Sumenep justru membangun satu narasi tunggal, empat warga Asip, Musahwan, Suud, dan Tolak Edy dituduh melakukan pengeroyokan.

Mereka dijerat Pasal 170 juncto Pasal 351 juncto Pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman: tujuh tahun penjara.

Pertanyaannya sederhana, tapi mendasar, siapa yang “meng-order” Pasal 170 sejak awal?

Baca Juga:  Jenderal Turun Gunung, Pantau TMMD ke-127 di Sumenep

Empat warga yang merespons situasi darurat diposisikan sebagai pelaku kejahatan berat. Tanpa empati. Tanpa konteks. Tanpa akal sehat.

Untungnya, konstruksi rapuh itu lebih dulu retak di Pengadilan Negeri Sumenep.

Di tangan Jaksa Penuntut Umum Harry Achmad Dwi Maryono, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) buatan penyidik Polres Sumenep dipatahkan.

Sidang berlangsung singkat tak sampai 15 menit. Tuntutan pun berubah drastis. Pasal 170 lenyap begitu saja. Ancaman tujuh tahun ambruk seketika.

Jaksa hanya menuntut Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan tuntutan enam bulan penjara bagi keempat terdakwa.

Artinya terang benderang, narasi “pengeroyokan brutal” runtuh di meja jaksa.

Sidang Rabu, 7 Juni 2025 itu menyisakan dua kejutan besar.

Baca Juga:  Masalembu Darurat Narkoba, Zona Hitam di Tengah Laut Madura

Pertama, jaksa utama mendadak berganti. Nama Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H. tak tampak, digantikan Harry Achmad Dwi Maryono.

Pergantian senyap, tapi dampaknya telak. Bangunan perkara yang sejak awal rapuh, akhirnya diakui rapuh. Namun ironi belum berakhir.

Dalam tuntutannya, jaksa justru lebih banyak mengurai perbuatan Sahwito si ODGJ yang menganiaya Abdul Salam, Asip, dan Musahwan.

Sementara perbuatan para terdakwa nyaris tak disentuh. Siapa memukul siapa? Di mana unsur kesengajaan? Apa peran konkret masing-masing terdakwa? Tak jelas, kabur, dan menggantung. Tak heran jika tuntutan itu dinilai absurd.

Kuasa hukum terdakwa, Marlaf Sucipto, menyebut tuntutan jaksa tak logis.

“Jaksa menjelaskan panjang lebar perbuatan ODGJ, tapi perbuatan para terdakwa tidak dijelaskan secara tegas,” ujarnya, Sabtu (10/1/2026).

Fakta persidangan justru berkata sebaliknya. Musahwan adalah korban cekikan Sahwito. Suud justru meleraikan dan melepaskan cekikan yang nyaris merenggut nyawa. Tolak Edy hanya mengambil tali ikat atas perintah Kepala Desa Rosong, Puri Rahayu.

Baca Juga:  Perkuat Kolaborasi, Bupati Fauzi Dorong MoU Berbuah Program Nyata

Yang lebih janggal, Snawi, orang yang secara langsung mengikat ODGJ, hanya berstatus saksi. Bukan tersangka.

Lebih aneh lagi, H. Musahwi, yang disebut ikut terlibat dalam proses pengikatan, tak pernah masuk daftar DPO Polres Sumenep padahal namanya disebut penyidik di persidangan.

Di titik ini, hukum benar-benar kehilangan arah. Ketika yang melerai dianggap pelaku yang menjadi korban justru didakwa dan BAP lebih sibuk mencari siapa yang bisa dihukum daripada apa yang benar.

“Jika hukum terus dibiarkan tersesat seperti ini, pertanyaannya tinggal satu, siapa korban berikutnya?,” tandasnya. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Unit PPA Polres Lumajang Amankan Dua Pemuda Diduga Setubuhi Dua Remaja Perempuan
Istri yang Diduga Selingkuh dengan Pria Asal Desa Karangcempaka Gugat Cerai Suami
Bongkar Prostitusi Online di Sampang, Polres Ringkus Mucikari Asal Surabaya
Satnarkoba Polres lumajang Ringkus 2 Pengedar dan 15 Pengguna Narkoba 
Pengakuan Penyidik di Sidang Dugaan Kekerasan Polisi Masalembu
Penyadapan Presiden Terbongkar, Tiga Jenderal Polri Jadi Tersangka
Polsek Sapeken Bongkar Dugaan Bisnis Sabu di Pagerungan Besar, Dua Pria Ditangkap
Perkara Pengeroyokan Remaja Perempuan di Surabaya Berakhir Damai melalui Restorative Justice
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 13:40 WIB

Unit PPA Polres Lumajang Amankan Dua Pemuda Diduga Setubuhi Dua Remaja Perempuan

Jumat, 13 November 2026 - 10:31 WIB

Istri yang Diduga Selingkuh dengan Pria Asal Desa Karangcempaka Gugat Cerai Suami

Kamis, 12 November 2026 - 19:42 WIB

Bongkar Prostitusi Online di Sampang, Polres Ringkus Mucikari Asal Surabaya

Selasa, 10 November 2026 - 11:22 WIB

Satnarkoba Polres lumajang Ringkus 2 Pengedar dan 15 Pengguna Narkoba 

Jumat, 6 November 2026 - 06:48 WIB

Pengakuan Penyidik di Sidang Dugaan Kekerasan Polisi Masalembu

Berita Terbaru

FOTO: Arumi Bachsin Emil Dardak, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, @by_News9.id

KESEHATAN

Arumi Bachsin Dorong Posyandu Jadi Penghubung Persoalan Warga

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:03 WIB