SUMENEP, NEWS9 – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), menuai sorotan tajam di Desa Legung Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Alih-alih mencerdaskan generasi bangsa, program tersebut justru dituding mengancam kesehatan anak-anak dan layak dihentikan segera.
Kini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat kian runtuh. Sejak awal, kebijakan MBG dinilai dipaksakan tanpa pengawasan ketat di lapangan.
Ironisnya, ketika anak-anak peserta didik justru jatuh sakit akibat menu makanan yang tidak layak konsumsi, negara seolah absen dari tanggung jawabnya.
Program yang diklaim bertujuan mencerdaskan anak bangsa itu kini dinilai berbalik arah.
Makanan bergizi yang dijanjikan berubah menjadi menu basi dan berbau, berpotensi merusak kesehatan fisik sekaligus mental anak-anak.
Bagaimana mungkin kecerdasan bisa tumbuh dari makanan yang bahkan tidak sanggup disentuh oleh penerimanya.
“Ini bukan lagi soal gizi, tapi soal keselamatan anak-anak,” keluh salah satu orang tua murid, Rabu (21/1/2026).
Kondisi tersebut menimbulkan trauma, ketidakpercayaan, dan penolakan terbuka dari para siswa terhadap makanan subsidi negara.
“Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar mengklaim cinta kepada anak bangsa dan peduli pada masa depan generasi Indonesia, maka menghentikan proyek MBG yang bermasalah adalah langkah paling rasional. Sebab, dalam praktiknya, program ini dinilai tak memberi manfaat, bahkan menimbulkan korban di kalangan rakyat kecil,” ujarnya.
Lebih parah, MBG dituding rawan disalahgunakan. Penyaluran bantuan dalam bentuk makanan, bukan uang, membuka celah besar bagi oknum-oknum yang hanya mengejar keuntungan.
Menurutnya, anak bangsa pun berpotensi dijadikan alat eksploitasi demi kepentingan segelintir pihak yang dekat dengan kekuasaan.
Kasus di Desa Legung Barat, tepatnya di Lembaga Mitahul Anwar, menjadi contoh nyata. Menu MBG yang disalurkan dilaporkan berbau dan basi sehingga anak-anak menolak mengonsumsi makanan tersebut.
Hal itu menjadi tamparan keras bagi klaim keberhasilan program nasional.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi, yang secara tegas menyatakan bahwa negara wajib melindungi anak bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Jika makanan yang disalurkan justru membahayakan, maka yang dilanggar bukan sekadar etika, melainkan amanat konstitusi itu sendiri,” terangnya.
Bagi para orang tua, urusan makanan bergizi anak jauh lebih aman jika dikelola sendiri ketimbang diserahkan pada program negara yang tak terkontrol.
Mereka menilai, kepedulian nyata lahir dari keluarga, bukan dari proyek ambisius yang gagal di lapangan.
“Kami mendesak pemerintah pusat agar mengevaluasi secara jujur, atau terus menutup mata sementara anak-anak menjadi korban kebijakan,” tandasnya. ***
