SUMENEP, NEWS9 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menuai kritik keras.
Sejumlah warga menilai kebijakan tersebut serampangan, minim transparansi, dan justru menghantam denyut ekonomi kecil di lingkungan sekolah.
Ibu Munawaroh, salah satu warga Sumenep, secara tegas mempertanyakan transparansi pembangunan dapur MBG yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Perlu diketahui, sejak awal pembangunan MBG yang menggunakan APBN, tidak ada satu pun papan informasi yang menjelaskan besaran anggaran yang dipakai. Seolah-olah proyek itu berjalan begitu saja tanpa keterbukaan kepada publik,” ujarnya, Senin (23/2).
Ia menilai, proyek yang diklaim untuk kepentingan rakyat itu justru menyisakan tanda tanya besar.
Menurutnya, ketertutupan informasi anggaran membuka ruang kecurigaan publik terhadap tata kelola program.
Tak hanya itu, Munawaroh juga menuding program MBG berdampak langsung pada pelaku usaha kecil di sekitar sekolah.
Warung-warung kecil, pedagang nasi dan jajanan yang selama ini menggantungkan hidup dari siswa, kini kehilangan pembeli.
“Kalau dibilang MBG membangkitkan UMKM, itu bohong besar. Faktanya, justru mematikan ekonomi kecil di sekolah. Emak-emak yang biasa jualan makanan sekarang terpaksa berhenti,” tegasnya.
Ia mempertanyakan logika kebijakan tersebut. Jika setiap hari siswa mendapat makan gratis dari program pemerintah, maka perputaran uang di kantin dan warung sekitar sekolah otomatis terhenti.
Sementara dana MBG bersumber dari APBN yang notabene berasal dari pajak rakyat.
“Ini bukan benar-benar gratis. Uangnya dari pajak rakyat. Jadi bukan hadiah, tapi uang rakyat yang dikelola negara,” katanya.
Munawaroh bahkan menyebut kebijakan ini lebih menguntungkan pelaku usaha besar yang terlibat dalam proyek penyediaan makanan skala besar, dibandingkan pedagang kecil yang selama ini menopang ekonomi mikro di lingkungan sekolah.
“Yang diuntungkan pengusaha besar. Yang jadi korban rakyat kecil. Ini bukan kebijakan sosial murni, tapi kebijakan politik yang sarat kepentingan,” ucapnya.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, kebijakan ini dinilai justru menambah tekanan bagi masyarakat kecil.
Ia berharap pemerintah pusat mengevaluasi total pelaksanaan MBG agar tidak mematikan usaha rakyat.
“Kami ini rakyat kecil, hanya berjualan di sekitar sekolah. Jangan sampai kebijakan negara justru menindas kami,” tandasnya. ***
