SUMENEP, NEWS9 – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam forum kepemudaan kepulauan menggelar halal bihalal di Caffe Daily, Minggu (12/4).
Acara tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan forum kritik terbuka terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dinilai abai terhadap wilayah kepulauan.
Dalam forum tersebut, isu ketimpangan pembangunan menjadi pembahasan utama.
Pemuda kepulauan menilai, selama kepemimpinan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, visi besar tentang kesejahteraan dan kemandirian daerah hanya menjadi jargon tanpa realisasi yang merata.
Ruspandi, pemuda asal Masalembu, secara tegas menyebut bahwa kebijakan pemerintah daerah tidak pernah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat kepulauan.
“Selama bertahun-tahun, program yang dibentuk tidak substantif, regulasinya tidak jelas, dan distribusinya tidak pernah sampai ke kepulauan. Masyarakat hanya menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.
Ruspandi menegaskan, disparitas pembangunan antara daratan dan kepulauan justru semakin melebar.
Menurutnya, infrastruktur jalan di wilayah kepulauan disebut masih jauh dari kata layak, bahkan cenderung diabaikan.
Selain itu, persoalan listrik juga menjadi ironi yang belum terselesaikan. Hingga tahun 2026, sejumlah wilayah seperti Masalembu masih hidup dalam keterbatasan energi.
“Kami tidak meminta uang. Kami hanya butuh jalan yang layak dan listrik agar bisa hidup seperti masyarakat lain. Tapi sampai hari ini, semua masih gelap,” tegasnya.
Kritik juga diarahkan pada pengelolaan anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat kepulauan.
“Anggaran APBD seolah hanya menjadi seremonial. Sementara rumah warga tetap gelap dan jalan rusak dibiarkan,” imbuhnya.
Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah pengamat kebijakan publik sebagai upaya merumuskan solusi konkret.
“Saya berharap, diskusi ini tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menjadi tekanan nyata (pressure group) bagi pemerintah daerah agar lebih serius dan adil dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” ucapnya.
Sementara kondisi di Kepulauan Masalembu menjadi potret nyata ketimpangan tersebut.
Minimnya infrastruktur dasar, ketiadaan pembangkit listrik, hingga akses jalan yang rusak menjadi masalah yang terus berulang tanpa solusi.
“Program unggulan dan kesejahteraan itu hanya ada di atas kertas. Realitanya, masyarakat kepulauan masih hidup dalam gelap,” tandas Ruspandi. ***
