SUMENEP, NEWS9 – PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) menggelar talk show bertema “Mendorong Kepercayaan Masyarakat melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah” di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan edukatif itu menghadirkan dua narasumber nasional, yakni Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Dimas Yuliharto serta Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Jawa Timur, Wahyu Puspitaningrum.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim, Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin, Sekretaris Kabupaten Agus Dwi Saputra, jajaran pejabat Pemkab Sumenep, serta peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.
Direktur Utama PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda), Hairil Fajar, menegaskan bahwa penguatan inklusi keuangan berbasis syariah menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
Menurutnya, BPR Syariah yang berada di bawah naungan Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi) memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan keuangan syariah.
“Secara nasional terdapat 167 BPR Syariah, dan 26 di antaranya berada di Jawa Timur. Ini menjadi potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih merata,” ujarnya.
Melalui forum itu, pihaknya ingin menegaskan bahwa BPR Syariah bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga instrumen inklusi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Hairil menilai, nilai-nilai ekonomi syariah tetap relevan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Ia mencontohkan praktik bagi hasil yang telah lama diterapkan masyarakat, seperti dalam sektor peternakan dan perdagangan di Madura.
“Konsep ekonomi syariah menekankan keadilan distribusi dan kemitraan. Ini berbeda dengan sistem kapitalis maupun sosialisme,” jelasnya.
Ia berharap, BPR Syariah dapat menjadi solusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk edukasi, diskusi, dan pertukaran gagasan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR Syariah.
Menurutnya, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun sistem keuangan yang kuat, inklusif, dan berkeadilan.
“Inklusi keuangan tidak hanya soal akses, tetapi juga pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan produktif,” ungkapnya.
Wabup menambahkan, BPR Syariah memiliki peran penting sebagai penghubung antara sistem keuangan dengan masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata di Sumenep.
Namun demikian, tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan akses pembiayaan syariah yang mudah, aman, dan terjangkau bagi pelaku usaha kecil.
Karena itu, keberadaan BPR Syariah dinilai tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga membawa nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi.
Wabup juga menyoroti tantangan di era digital yang menuntut lembaga keuangan untuk beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip syariah.
“Digitalisasi membuka peluang sekaligus risiko. Layanan harus diperluas hingga ke wilayah terpencil, namun tetap diiringi edukasi dan perlindungan konsumen,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan sistem keamanan, transparansi, dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat terhadap BPR Syariah semakin kuat.
“Dengan sistem yang aman dan transparan, masyarakat akan merasa lebih percaya dan nyaman dalam bertransaksi,” tandasnya. ***
