SUMENEP, NEWS9 – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep memberikan sejumlah catatan penting terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025.
Meski secara umum menunjukkan tren positif, ketimpangan pembangunan terutama di wilayah kepulauan masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk dibenahi.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep pada agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025, Kamis (30/4/2026).
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, Hosnan, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen krusial untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
“LKPJ kepala daerah adalah bagian penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya.
Dalam evaluasinya, Pansus mencatat bahwa sepanjang 2025 pemerintah daerah telah menjalankan berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur.
Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan.
Wilayah kepulauan masih menghadapi tantangan signifikan akibat kondisi geografis yang berbeda dibandingkan wilayah daratan.
“Program strategis sudah berjalan, tetapi dampaknya belum merata. Kepulauan masih membutuhkan perhatian lebih serius,” tegasnya.
Dari sisi keuangan daerah, Pansus menilai upaya optimalisasi pendapatan sudah menunjukkan progres, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
Sementara dalam aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan terus dilakukan, termasuk dalam pelayanan publik.
Kendati demikian, Pansus menemukan masih ada perangkat daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Secara keseluruhan, Pansus menilai pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 2025 bergerak ke arah yang positif.
Namun, evaluasi yang disampaikan diharapkan menjadi pijakan untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berdampak langsung ke masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
“Indikator makro daerah menunjukkan perkembangan positif. Tapi pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi wilayah kepulauan dengan karakteristik tersendiri,” tandas Hosnan. ***
