SUMENEP, NEWS9 – Di tengah gegap gempita peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah pertanyaan kritis justru datang dari masyarakat kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep.
“Benarkah masyarakat di pelosok kepulauan sudah benar-benar merasakan kemerdekaan,” kata Moh. Syafi’ kepada media ini, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, perayaan kemerdekaan jangan hanya berhenti pada upacara, pengibaran bendera, dan seremoni pejabat, sementara persoalan dasar masyarakat di kepulauan masih belum terselesaikan.
“Di tengah hingar-bingar perayaan setiap 17 Agustus, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting daripada seluruh seremoni tersebut. Apakah kita benar-benar sudah merdeka di atas bumi Pertiwi ini,” kata Syafi’.
Ia menilai, jargon pemerataan pembangunan yang selama ini digaungkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun Pemerintah Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Masalembu.
Menurutnya, sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur.
Kondisi tersebut dinilai menjadi ironi ketika pemerintah pada saat yang sama terus menyuarakan keberhasilan pembangunan dan kemajuan daerah.
“Bagi kami, kemerdekaan bukan sekadar narasi. Kalau masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan persoalan infrastruktur dasar belum terselesaikan, lalu kemerdekaan itu dirasakan oleh siapa,” ujarnya.
Syafi’ juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang menurutnya masih memprihatinkan.
Dia mempertanyakan sejauh mana perhatian pemerintah terhadap pembangunan di wilayah kepulauan yang selama ini kerap disebut sebagai bagian penting dari Sumenep.
“Bertahun-tahun masyarakat kepulauan menunggu pembangunan yang layak. Kami belum merasakan kehadiran pemerintah secara maksimal di tengah masyarakat kecil,” tegasnya.
Kritik tersebut juga diarahkan kepada Pemerintah Provinsi khususnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Ia meminta pemerintah tidak hanya menjadikan masyarakat kepulauan sebagai objek program ataupun sasaran kunjungan ketika terdapat kepentingan tertentu.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika membutuhkan suara masyarakat. Masyarakat juga membutuhkan pemerintah ketika mereka menghadapi kesulitan,” katanya.
Dia menilai, ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi pekerjaan rumah serius yang tidak boleh ditutup dengan retorika keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, peringatan kemerdekaan semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara jujur, apakah pembangunan benar-benar telah menyentuh masyarakat paling jauh dari pusat pemerintahan.
“Jangan sampai kemerdekaan hanya terasa di panggung-panggung seremoni dan di depan kamera. Pemerataan harus dibuktikan dengan pembangunan nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya. ***
Penulis : Nola
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
