SUMENEP, NEWS9 – Ketidakpastian jadwal pembangunan jembatan ambruk di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, membuat warga mulai lelah menunggu kejelasan.
Hingga kini, belum ada kepastian dari pemerintah daerah terkait kapan pembangunan jembatan tersebut akan direalisasikan.
Kondisi itu memicu munculnya inisiatif warga untuk membangun jembatan secara swadaya apabila Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), tak kunjung memberikan kepastian.
Saat ini, masyarakat masih mengandalkan jembatan darurat berbahan kayu yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua.
Sementara kendaraan roda empat terpaksa memutar melalui jalur alternatif yang jaraknya cukup jauh.
Alex, warga setempat, menyebut jembatan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat empat desa di wilayah Giligenting.
“Kalau terus dibiarkan seperti ini, warga siap patungan membangun sendiri. Ini akses utama. Tidak mungkin kami menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi jembatan darurat sangat berisiko, terutama saat air laut pasang.
Letaknya yang berada di dekat pantai kerap membuat lantai jembatan tergenang air laut.
“Kalau pas air pasang, air laut sudah sampai ke badan jembatan. Warga yang lewat harus diawasi. Ini sangat berbahaya,” katanya.
Sebelumnya, Dinas PUTR Sumenep menyampaikan bahwa pembangunan jembatan direncanakan tahun 2026 dengan sumber anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT). Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait jadwal pelaksanaannya.
“Untuk kepastiannya masih menunggu. Yang jelas di tahun 2026, karena anggarannya nanti baru masuk ke kami,” jelas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, Slamet Supriyadi.
Sementara itu, Camat Giligenting, Abd Said, meminta warga bersabar dan menyampaikan bahwa proses pembangunan masih berada dalam tahapan administrasi di Dinas PUTR.
“Informasi yang kami terima dari Dinas PUTR masih proses. Cuma belum tahu jadwal pastinya. Tapi menurut saya tentu dalam waktu dekat. Tidak akan sampai dua bulan,” ujarnya.
Meski demikian, warga berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian tertulis dan jadwal yang jelas.
Jika tidak, pembangunan secara swadaya disebut menjadi opsi terakhir demi menjaga keselamatan dan kelancaran akses masyarakat. ***
