BANYUWANGI, NEWS9 – Polemik seputar anggaran sewa rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi semakin menguat dan menarik sorotan publik luas, setelah konten TikTok yang dibuat jurnalis muda bersama Pasopati Jatim mengungkap dugaan ketidakjelasan dasar anggaran serta mekanisme pencairannya.
Perdebatan muncul akibat perbedaan tafsir antara konsep tunjangan perumahan dengan biaya sewa rumah dinas, yang hingga kini belum dijelaskan secara transparan oleh Sekretariat DPRD Banyuwangi. Padahal, anggaran yang digunakan bersumber dari uang rakyat.
Ironisnya, upaya klarifikasi yang muncul dari pihak terkait justru terkesan saling lempar tanggung jawab dan tidak menyentuh inti permasalahan. Hal ini membuat keraguan publik semakin membesar terkait manajemen anggaran tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Komunitas Info Warga Banyuwangi (IWB), Abi Arbain, dengan tegas mengecam sikap tertutup yang dilakukan pihak Sekretariat DPRD.
Menurutnya, pihak terkait gagal menjalankan prinsip Undang-Undang keterbukaan informasi publik (UU-KIP) yang seharusnya menjadi dasar pelayanan kepada masyarakat.
“Ini uang rakyat. Jangan ditutup-tutupi. Jangan saling lempar begitu dong. Publik ingin tahu, bukan diberi jawaban normatif yang berputar-putar,” tegas Abi pada Jumat,(16/01/2026).
Abi menambahkan, jika memang anggaran sewa rumah dinas telah diatur dalam regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 dan diperjelas melalui Peraturan Bupati, maka dokumen serta rincian terkait harus dibuka secara terang benderang ke publik. Bukan hanya disampaikan melalui pesan pribadi atau klarifikasi yang terbatas cakupannya.
“Buka saja datanya. Berapa besarannya, dibayarkan per bulan atau per tahun, masuk pos apa, dan siapa yang bertanggung jawab. Kalau jelas, kenapa harus ditutup?” tandasnya.
Menurut Abi, praktik komunikasi yang tertutup seperti ini justru berpotensi memunculkan dugaan maladministrasi bahkan penyimpangan anggaran, terutama karena kasus ini menyangkut fasilitas pejabat publik yang sangat sensitif di mata masyarakat.
Sorotan publik juga memunculkan desakan agar unsur Badan Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penelusuran, jika pihak DPRD dan Sekretariat DPRD Banyuwangi terus menghindar dari keterbukaan.
Hingga berita ini dibuat, pihak Sekretariat DPRD Banyuwangi belum memberikan keterangan resmi secara terbuka terkait rincian lengkap anggaran sewa rumah dinas, termasuk dasar hukum yang menjadi acuan, besaran anggaran yang dialokasikan, serta mekanisme penggunaannya.
Saat ini semua mata publik tertuju pada DPRD Banyuwangi: apakah mereka akan memilih jalan transparansi atau terus bersembunyi di balik regulasi yang tak pernah dibuka ke rakyat? ***
