SUMENEP, NEWS9 – Bupati Sumenep belum menunjukkan kebijakan nyata untuk merespons jeritan warga Desa Kramian, Kecamatan Masalembu, yang kian terhimpit akibat kelangkaan dan mahalnya LPG 3 kilogram.
Sejak Desember 2025, warga Desa Kramian hidup dalam tekanan ekonomi berlapis.
LPG bersubsidi yang seharusnya menjadi penopang dapur rakyat kecil, justru berubah menjadi barang mewah.
Harga melonjak tidak masuk akal, dari Rp70 ribu hingga menembus Rp100 ribu per tabung 3 kg.
“Sudah lama kami kesulitan LPG. Kalau pun ada, harganya luar biasa mahal,” ujar Samad, warga Desa Kramian, kepada News9.id, Senin (26/1).
Mayoritas warga Kramian menggantungkan hidup sebagai nelayan tradisional dengan penghasilan pas-pasan.
Dalam kondisi cuaca buruk yang memaksa mereka tidak bisa melaut, beban hidup justru semakin mencekik. LPG mahal, sembako ikut meroket, dan daya beli rakyat benar-benar lumpuh.
Ironisnya, kenaikan harga kebutuhan pokok seolah tidak mengenal kata turun. Sekali naik, harga menetap di langit, sementara penghasilan warga tetap di tanah.
LPG 3 kg yang dijual hingga Rp100 ribu jelas bukan sekadar pelanggaran moral, tapi bentuk nyata penindasan terhadap rakyat kecil.
“Kalau ada yang jual LPG 3 kg, harganya dipatok Rp100 ribu. Ini jelas memberatkan. Kami sedang susah, cuaca buruk, tidak bisa melaut,” lanjut Samad.
Situasi makin menyakitkan ketika cuaca buruk justru dijadikan momentum oleh sebagian pedagang untuk menaikkan harga.
Di saat rakyat terpuruk, ada pihak yang memilih meraup untung dari penderitaan.
Warga mengaku sudah mengadu ke pemerintah desa, berharap ada solusi atau intervensi. Namun hingga hari ini, tidak ada perubahan berarti.
Harga tetap mencekik, distribusi tetap bermasalah, dan rakyat tetap dibiarkan bertahan sendiri.
“Pertanyaan besarnya, di mana peran Pemerintah Kabupaten Sumenep? Di mana pengawasan distribusi LPG bersubsidi. Dan yang paling mendasar, di mana keberpihakan Bupati Sumenep terhadap rakyat kepulauan yang jelas-jelas sedang kesulitan,” tegasnya.
Pemerintah tidak cukup hanya hadir lewat baliho dan slogan kesejahteraan. Rakyat Kramian butuh kebijakan konkret, bukan janji kosong.
Minimal, kata dia, pemerintah daerah harus memastikan LPG 3 kg kembali ke harga normal dan tepat sasaran, sesuai fungsi subsidi.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan sekadar krisis energi, melainkan pengabaian negara dan Pemkab Sumenep terhadap rakyatnya sendiri,” tandasnya. ***
