SUMENEP, NEWS9 – Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah Kabupaten Sumenep resmi dilantik dalam prosesi yang digelar di Pendopo Kabupaten Sumenep, Sabtu (15/2/2026).
Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sumenep, Dr. Zainuddin.
Acara itu dihadiri Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Mokhammad Najih, Sekretaris LBH AP Pimpinan Pusat dan Wilayah, serta Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, R. Achmad Syahwan Effendy.
Dalam sambutannya, Dr. Najih menegaskan bahwa setelah kiprah Muhammadiyah yang selama ini dikenal luas di bidang pendidikan dan sosial, kini saatnya memperkuat fokus pada advokasi publik melalui LBH AP.
“Setelah pendidikan dan sosial Muhammadiyah bertumbuh dan memberi kontribusi besar bagi bangsa, kini kita pertegas fokus pada advokasi publik. LBH AP Sumenep harus mampu memberikan pernyataan yang tegas, objektif, dan berpihak pada keadilan,” ujarnya di hadapan para tamu undangan.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran LBH AP bukan sekadar simbol organisasi, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan mereka yang membutuhkan akses terhadap keadilan.
Sementara itu, PLT Sekda Sumenep menyampaikan apresiasi atas terbentuknya LBH AP Muhammadiyah di daerah tersebut. Menurutnya, keberadaan lembaga advokasi sangat penting dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep menyambut baik kehadiran LBH AP Muhammadiyah. Kami berharap lembaga ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran hukum masyarakat serta menjaga iklim demokrasi dan keadilan di daerah,” tuturnya.
Di sisi lain, Ketua LBH AP Muhammadiyah Sumenep, Safrawi, SH, menegaskan komitmen lembaganya untuk bekerja secara profesional dan independen.
“Kami berkomitmen memberikan pendampingan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berintegritas. LBH AP Sumenep akan hadir untuk masyarakat tanpa memandang latar belakang, serta siap bersinergi dengan semua pihak demi tegaknya supremasi hukum,” tegasnya.
Pelantikan tersebut menjadi momentum awal bagi LBH AP Muhammadiyah Sumenep untuk memperkuat peran advokasi hukum di tingkat daerah, sekaligus memperluas kontribusi Muhammadiyah dalam membangun tata kelola masyarakat yang berkeadilan dan berkemajuan.
Untuk diketahui, pelantikan ditutup dengan penandatanganan MoU PDM bersama Bupati Sumenep serta PKS (Perjanjian Kerja Sama) LBH AP Muhammadiyah Sumenep dan Kominfo Sumenep terkait call center aduan masyarakat yang kurang mampu butuh bantuan hukum gratis melalui call center darurat 112 Kabupaten Sumenep. ***
