SUMENEP, NEWS9 – Rencana pelaksanaan festival budaya oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep di Kepulauan Masalembu pada 20–23 Mei 2026 menuai kritik tajam dari anggota DPRD Sumenep asal Kepulauan Masalembu, Ahmad Juhairi.
Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibanding menggelar agenda seremonial yang dinilai belum menyentuh persoalan utama warga kepulauan.
Menurut Ahmad Juhairi, hingga saat ini masyarakat Masalembu masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan listrik, buruknya infrastruktur jalan, minimnya fasilitas kesehatan, hingga persoalan transportasi laut yang belum memadai.
“Kebutuhan dasar publik yang dibutuhkan saat ini meliputi pemenuhan listrik, infrastruktur jalan yang layak, fasilitas layanan kesehatan yang memadai, transportasi laut yang aman dan memadai, infrastruktur pos keamanan laut, serta fasilitas pengelolaan hasil perikanan dan pertanian,” ujarnya, Sabtu (9/5).
Dia menegaskan, festival budaya tidak akan memberikan dampak signifikan apabila kebutuhan pokok masyarakat masih diabaikan.
Bahkan, menurutnya, kegiatan tersebut berpotensi dianggap hanya sebagai upaya pencitraan pemerintah daerah.
“Jika kebutuhan dasar itu belum tersedia, maka festival budaya yang akan dilaksanakan tidak lebih dari sekadar pembodohan terhadap masyarakat Masalembu dan upaya menutupi kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar rakyatnya,” tegasnya.
Politikus asal kepulauan itu kembali meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep agar lebih serius memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini dinilai masih tertinggal dalam pembangunan dan pelayanan publik.
“Saya meminta pemerintah lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, khususnya masyarakat kepulauan,” tandasnya. ***
