DPKP Beberkan Data 2025 Jumlah RTLH di Lumajang Capai 20.219 Unit

- Editorial Team

Sabtu, 4 Juli 2026 - 15:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Rumah sebelum dan sesudah di bangun Program RTLH. @by_News9.id

FOTO: Rumah sebelum dan sesudah di bangun Program RTLH. @by_News9.id

LUMAJANG, NEWS9 – Hasil pemutakhiran data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) kabupaten Lumajang menunjukkan, pada tahun 2025 terdapat 20.219 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kabupaten Lumajang.

Setelah berbagai program penanganan dilaksanakan, sebanyak 282 rumah berhasil ditingkatkan kualitasnya sehingga jumlah RTLH berkurang menjadi 19.937 unit.

Dengan total 320.822 rumah di kabupaten Lumajang, kondisi tersebut berarti sekitar 1 dari setiap 16 rumah masih memerlukan peningkatan kualitas agar memenuhi standar hunian yang aman, sehat, dan layak.

Besarnya kebutuhan tersebut membuat penanganan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Program RTLH dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan rumah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan validasi lapangan.

Proses tersebut melibatkan pemerintah desa atau kelurahan bersama perangkat daerah untuk memastikan kondisi bangunan, tingkat kerusakan, kondisi sosial ekonomi keluarga, hingga kelengkapan administrasi sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Baca Juga:  Pererat Silaturrahmi, Babinsa Hadiri Senam Bersama Lintas Sektoral di Wilayah Kedungjajang

Selain ditentukan oleh tingkat kebutuhan, luasnya cakupan bantuan juga dipengaruhi ketersediaan anggaran.

Pada tahun 2025, penanganan RTLH dilakukan melalui beberapa sumber pembiayaan, yakni 181 unit dari APBD kabupaten Lumajang, 78 unit melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengembangan Permukiman dan Kawasan Terpadu, serta 23 unit melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang didanai APBN.

Kolaborasi tersebut memungkinkan semakin banyak masyarakat memperoleh manfaat dari program peningkatan kualitas hunian.

Data juga memperlihatkan bahwa kebutuhan di setiap wilayah tidak selalu sama.

Kecamatan Senduro menjadi wilayah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak pada tahun 2025, sementara beberapa kecamatan belum memperoleh bantuan pada periode yang sama.

Baca Juga:  Santunan Anak Yatim di Pabian, Tradisi Bermakna Perkuat Solidaritas Sosial

Perbedaan tersebut dipengaruhi hasil verifikasi lapangan, tingkat kebutuhan, kesiapan administrasi, serta kuota program yang tersedia.

Karena itu, belum masuknya suatu wilayah dalam daftar penerima bukan berarti diabaikan, melainkan menjadi bagian dari penentuan prioritas berdasarkan data.

Di balik angka-angka tersebut tersimpan makna yang lebih besar. Setiap rumah yang berhasil diperbaiki berarti satu keluarga memperoleh tempat tinggal yang lebih aman saat musim hujan, lingkungan yang lebih sehat, serta ruang hidup yang lebih layak bagi anak-anak dan lansia.

Sebaliknya, angka 19.937 RTLH menjadi pengingat bahwa tantangan penyediaan hunian layak masih membutuhkan kerja bersama dan kesinambungan program.

Data tahun 2025 juga menunjukkan bahwa penanganan yang telah dilakukan baru menjangkau sekitar 1,39 persen dari total kebutuhan RTLH di kabupaten Lumajang.

Baca Juga:  Pemkab Sumenep Siaga Total: Lalin, Keamanan hingga Wisata Jadi Prioritas

Kondisi ini menegaskan pentingnya pembaruan data secara berkala sebagai dasar penyusunan prioritas, pengalokasian anggaran, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan masyarakat untuk mempercepat pengurangan RTLH secara bertahap.

Pada akhirnya, data bukan sekadar deretan angka dalam sebuah laporan. Data menjadi dasar untuk menentukan siapa yang harus diprioritaskan, wilayah mana yang paling membutuhkan, dan bagaimana kebijakan disusun agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Itulah sebabnya, setiap pembaruan data menjadi langkah penting menuju pelayanan publik yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dinas Perikanan dan PTPN I Regional 5 Dorong Konservasi Berkelanjutan
BPBD Sumenep Petakan 5 Kecamatan Rawan Longsor dan 6 Wilayah Berpotensi Banjir
Dukung Program 1 Rumah 1 Pohon, Pemdes Ngepeh Bagikan 180 Bibit Alpukat Miki Bersertifikat
Peringati Milad ke-114, PDM Sumenep Ajak Kader Perkuat Persatuan Bangsa
BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan
Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak
Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas
Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 12:50 WIB

Dinas Perikanan dan PTPN I Regional 5 Dorong Konservasi Berkelanjutan

Jumat, 20 November 2026 - 13:29 WIB

BPBD Sumenep Petakan 5 Kecamatan Rawan Longsor dan 6 Wilayah Berpotensi Banjir

Jumat, 20 November 2026 - 09:20 WIB

Dukung Program 1 Rumah 1 Pohon, Pemdes Ngepeh Bagikan 180 Bibit Alpukat Miki Bersertifikat

Rabu, 18 November 2026 - 21:54 WIB

Peringati Milad ke-114, PDM Sumenep Ajak Kader Perkuat Persatuan Bangsa

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

BAM Jatim Siapkan Kanal Aduan Kekerasan Perempuan

Berita Terbaru

FOTO: Kondisi atap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Lalangon. @by_News9.id

PERISTIWA

Rp1,6 Miliar untuk KDMP Lalangon, Atap Sudah Hancur

Sabtu, 21 Nov 2026 - 09:21 WIB