KNPI Sumenep Bongkar Surat Permohonan Dana, OPD dan Kades Diminta Waspada

- Editorial Team

Sabtu, 21 November 2026 - 08:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, @by_News9.id

FOTO: Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, @by_News9.id

SUMENEP, NEWS9 – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep menyoroti beredarnya surat permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala desa di Kabupaten Sumenep.

Surat tertanggal 20 November 2026 itu dinilai perlu diklarifikasi karena menggunakan nama dan atribut KNPI, tetapi mencantumkan identitas kelembagaan yang berbeda.

Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi surat-menyurat, melainkan menyangkut kejelasan identitas, legalitas, dan legitimasi organisasi yang digunakan untuk meminta bantuan kepada pihak pemerintah.

Berdasarkan dokumen yang beredar, surat tersebut menggunakan kop yang mencantumkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia.

Namun, pada bagian pengesahan justru tertera stempel bertuliskan LSM KNPI Indonesia serta jabatan Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia.

Perbedaan identitas itu memunculkan pertanyaan serius mengenai hubungan kelembagaan, keabsahan kepengurusan, serta kewenangan pihak yang menerbitkan surat tersebut dengan menggunakan atribut KNPI.

“Setiap warga negara memiliki hak untuk mendirikan organisasi, perkumpulan maupun LSM sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, hak tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk mengatasnamakan atau mengklaim sebagai bagian dari struktur resmi KNPI tanpa dasar legitimasi yang jelas,” tegas Khairul Umam dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Menurut Umam, pihaknya tidak bermaksud menghakimi ataupun berspekulasi mengenai legalitas organisasi tertentu. Namun, penggunaan nama dan identitas KNPI harus disertai dasar hukum, mandat, serta kejelasan struktur kepengurusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:  Organisasi Pers Sumenep Ultimatum PT KEI: Cabut Rilis atau Disomasi

Selain persoalan identitas, DPD KNPI Sumenep juga mempertanyakan mekanisme administrasi dan penandatanganan surat tersebut.

Umam merujuk Peraturan Organisasi KNPI BAB IV Pasal 7 poin 6, 7, 8, dan 9 yang mengatur mekanisme penandatanganan surat resmi untuk kepentingan eksternal organisasi.

Baca Juga:  Lantik Kenaikan Pangkat 6 Pegawai, Kalapas Banyuwangi: Maknai dengan Peningkatan Kinerja

Dalam ketentuan tersebut, surat resmi di tingkat pusat ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Sementara di tingkat daerah, penandatanganan dilakukan oleh ketua dan sekretaris sesuai jenjang kepengurusan.

Namun, surat yang beredar hanya memuat satu tanda tangan atas nama Ketua DPW Madura LSM KNPI Indonesia.

Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat perlunya klarifikasi, terlebih kop surat yang digunakan justru mencantumkan identitas DPP KNPI.

Atas persoalan itu, DPD KNPI Sumenep mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan kepala desa agar tidak gegabah menindaklanjuti surat permohonan bantuan yang mengatasnamakan KNPI.

Pemerintah diminta melakukan verifikasi menyeluruh terhadap identitas organisasi, legalitas kelembagaan, keabsahan kepengurusan, serta kewenangan pihak yang menandatangani surat.

Kehati-hatian tersebut penting agar fasilitas, anggaran, maupun dukungan pemerintah tidak diberikan hanya berdasarkan pencantuman nama dan atribut organisasi tanpa pemeriksaan keabsahan dokumen.

Baca Juga:  Penjaga Palang Berkelahi dengan Sopir Travel di Jembatan Pajarakan, Diduga Dipicu Permintaan Uang

DPD KNPI Sumenep juga menegaskan bahwa klarifikasi itu bukan bentuk pembatasan terhadap kebebasan masyarakat untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat, maupun mendirikan organisasi.

Hak tersebut dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Siapa pun memiliki hak membentuk organisasi dengan identitas dan nama sesuai ketentuan hukum.

Namun, kebebasan berserikat tidak boleh dijadikan alasan untuk menggunakan identitas organisasi lain tanpa dasar kewenangan yang sah.

KNPI, menurut Umam, memiliki sejarah, aturan organisasi, mekanisme konstitusional, dan struktur kepengurusan yang harus dihormati.

Karena itu, pihak mana pun yang menggunakan identitas KNPI diminta menunjukkan dasar legalitas dan mandat kelembagaannya secara terbuka.

“Kami meminta pemerintah daerah tetap mengedepankan kehati-hatian. Jangan sampai ketidakjelasan identitas dan kewenangan organisasi justru menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari,” tegasnya. ***

Facebook Comments Box

Penulis : Khairil

Editor : Seno CS

Sumber Berita: https://News9.id

Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp1,6 Miliar untuk KDMP Lalangon, Atap Sudah Hancur
Nelayan Dapenda dan Legung Timur Keluhkan Larangan Melaut di Area Proyek Pertamina
Polemik Tambang Galian C di Banyuwangi, Diduga Polsek Songgon Main Mata dengan Pengusaha
Misteri Kematian Pemuda di Persawahan Bangkalan
Penertiban PKL di Taman Adipura, Satpol PP Sumenep Akui Ada Titik Tertentu
Ancaman Longsor Mengintai, Kapolsek Prenduan Diminta Tak Sekadar Cek Lokasi Pengerukan
Truk Tangki Melintang Hampir Tutup Jalan, Kecelakaan di Glenmore Picu Kemacetan Dua Arah hingga Siang Hari
Kades Prenduan Akui Pernah Tegur Aktivitas Pengerukan Tanah
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 09:21 WIB

Rp1,6 Miliar untuk KDMP Lalangon, Atap Sudah Hancur

Sabtu, 21 November 2026 - 08:51 WIB

KNPI Sumenep Bongkar Surat Permohonan Dana, OPD dan Kades Diminta Waspada

Kamis, 19 November 2026 - 11:11 WIB

Nelayan Dapenda dan Legung Timur Keluhkan Larangan Melaut di Area Proyek Pertamina

Senin, 16 November 2026 - 22:24 WIB

Polemik Tambang Galian C di Banyuwangi, Diduga Polsek Songgon Main Mata dengan Pengusaha

Minggu, 15 November 2026 - 16:48 WIB

Misteri Kematian Pemuda di Persawahan Bangkalan

Berita Terbaru

FOTO: Kondisi atap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Lalangon. @by_News9.id

PERISTIWA

Rp1,6 Miliar untuk KDMP Lalangon, Atap Sudah Hancur

Sabtu, 21 Nov 2026 - 09:21 WIB

FOTO: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto saat menunjukkan bukti hasil tindak pidana. @by_News9.id

HUKRIM

Kapolres Sampang Ungkap Kasus TPPO Bermodus Gaji Rp6 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:33 WIB