SUMENEP, NEWS9 – Rencana survei seismik oleh PT GSI di wilayah Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, mulai menuai gelombang penolakan.
Salah satu kelompok pemuda kepulauan yang tergabung dalam Reng Poloo mengkritik keras langkah pemerintah yang dinilai tidak melibatkan secara utuh partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan tersebut.
“Kami melihat ini bukan semata soal ekonomi atau lapangan kerja. Tidak seharusnya ada dikotomi antara alam dan pembangunan ekonomi. Jika tujuannya hanya untuk kepentingan korporasi, maka kami tidak akan tinggal diam,” ujar Koordinator Reng Poloo, R (inisial), dalam diskusi publik yang digelar bersama masyarakat, Kamis (13/6/2025).
Diskusi itu digelar sebagai bentuk konsolidasi untuk merekonstruksi rencana eksplorasi seismik oleh PT GSI.
Menurut Reng Poloo, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan bersama camat dan kepala desa terkesan tergesa dan minim transparansi.
Reng Poloo menilai banyak persoalan di sektor migas yang patut menjadi pelajaran.
Salah satunya adalah di wilayah Pagerungan, yang disebut mengalami kerusakan lingkungan serius akibat eksploitasi energi, seperti abrasi dan menurunnya kesuburan tanah.
“Banyak masalah yang sudah terjadi di wilayah migas lain, dan kami tidak ingin Pulau Kangean mengalami nasib serupa. Laut bukan kelinci percobaan,” tegas R.
Mereka juga mempertanyakan sejauh mana persetujuan masyarakat lokal sudah dikaji.
“Langkah pemerintah terlalu berani. Ini bukan soal kemajuan, tapi soal siapa yang diuntungkan. Kami mencurigai ini hanya untuk kepentingan investor,” tambahnya.
Jika rencana survei seismik tetap dilanjutkan, Reng Poloo menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi secara berkala sebagai bentuk penolakan tegas.
“Kami akan turun ke jalan jika suara masyarakat terus diabaikan. Pemerintah harus mendengarkan dan tidak boleh hanya tunduk pada kekuasaan modal,” katanya.
Reng Poloo juga menyoroti minimnya transparansi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam setiap rencana strategis terkait migas.
Mereka menduga ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang ikut bermain dalam proyek-proyek semacam itu.
“Kalau memang ada keuntungan dari sektor migas, seharusnya itu dinikmati masyarakat, bukan diambil perorangan atau oknum yang punya kekuasaan,” terang Reng Poloo.
Mereka mendesak Pemkab Sumenep untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan terkait migas dan memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kembali menjadi lembaga yang dipercaya dan berintegritas. ***
