SUMENEP, NEWS9 – Di tengah tantangan pembangunan, komitmen Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH., untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi warganya tidak pernah surut.
Ia menegaskan, akses kesehatan yang merata adalah hak dasar masyarakat yang harus diwujudkan tanpa kompromi.
Pemkab Sumenep pun terus menggulirkan berbagai program strategis demi memastikan layanan kesehatan yang cepat, murah, dan berkualitas.
Salah satunya adalah program Universal Health Coverage (UHC) yang berjalan optimal sejak 7 November 2022.
Capaian UHC di Sumenep kini menembus angka 99,73 persen, atau mencakup 1.137.864 jiwa dari total penduduk 1.140.957 orang per 1 Februari 2025.
Pemerintah pusat pun mengakui keberhasilan ini dengan menganugerahkan Penghargaan UHC Kategori Utama, yang diserahkan langsung oleh Menko PMK Muhajir Effendi di TMII Jakarta, 8 Agustus 2024.
“Baik UHC maupun PKG, keduanya gratis. Meski berbeda, tujuan akhirnya sama, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat,” tegas Bupati Fauzi kepada media, Selasa (8/7/2025).
PKG atau Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis melengkapi UHC dengan layanan deteksi dini penyakit untuk semua kelompok usia, mulai balita, dewasa, hingga lansia.
Sinergi keduanya menjadi pilar penting dalam mewujudkan masyarakat Sumenep yang sehat, produktif, dan sejahtera.
Kabupaten Sumenep tercatat sebagai satu-satunya daerah di Pulau Madura yang meraih penghargaan UHC Kategori Utama.
Hal itu tidak lepas dari capaian cakupan di atas 98 persen, tingkat keaktifan peserta JKN di atas 80 persen, serta kontribusi PBPU yang melebihi rata-rata nasional, tanpa tunggakan iuran hingga akhir 2023.
“Keberhasilan ini bukan sekadar angka, tapi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin hak dasar warga,” imbuh Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep, drg. Ellya Fardasah.
Dinas Kesehatan terus memantau dan membina agar cakupan dan kualitas layanan tetap optimal.
Tingginya partisipasi warga membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan kesehatan gratis semakin menguat.
Ke depan, capaian UHC nyaris 100 persen itu diharapkan menjadi role model bagi daerah lain, baik di Madura maupun tingkat nasional.
Bagi Pemkab Sumenep, akses layanan kesehatan yang berkualitas bukan lagi sekadar janji kampanye, melainkan kenyataan yang terus dijaga dan ditingkatkan. ***
