LUMAJANG, News9 – Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Lumajang mengonfirmasi telah menerima pengaduan dari Ormas Masyarakat Peduli Moral (MPM) terkait dugaan video dan foto-foto kontroversial yang diduga mirip Ketua DPRD Kabupaten Lumajang.
Laporan tersebut mencuat setelah foto dan video tersebut tersebar luas di media sosial. Seperti yang dilansir dari pemberitaan kelumajang.com, Selasa (19/11/2024).
Hal ini disampaikan oleh perwakilan BKD, Bambang, saat ditemui di Kantor DPRD Lumajang, Rabu (20/11/2024).
“Iya, benar BKD sudah menerima pengaduan terkait persoalan itu,” ujar Bambang.
Namun, Bambang menjelaskan bahwa proses tindak lanjut laporan masih dalam tahap pendalaman. BKD belum bisa segera mengambil langkah lebih jauh karena terkendala oleh beberapa faktor, seperti fokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta laporan yang telah diserahkan pihak terlapor kepada Ditreskrimsus Polda Jatim.
“Kami masih fokus soal APBD, jadi pimpinan belum menurunkan rekomendasi untuk melanjutkan ke langkah berikutnya,” jelas Bambang.
“Selain itu, kan beliau sudah melaporkan ke aparat penegak hukum. Jadi, kami juga menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari sana untuk menjadi dasar keputusan BKD,” tambahnya.
Bambang menegaskan bahwa jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti, BKD tidak akan ragu memberikan sanksi etik, seperti pencopotan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Adapun status keanggotaan yang bersangkutan akan diserahkan kepada partai pengusung.
“Kalau terbukti melanggar etik, kami di BKD tidak segan menindak, meskipun hanya sebatas sanksi etik,” tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik di Lumajang mengingat posisi strategis yang diemban terlapor.
BKD berharap dapat menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan adil setelah mendapatkan hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum. ***
