SUMENEP, NEWS9 – Aroma busuk pungutan liar (pungli) di tubuh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep kian tercium.
Para aktivis pun bersatu angkat bicara, menuding instansi tersebut sebagai ladang subur praktik kotor yang merugikan petani.
Ketua LSM Super Kabupaten Sumenep, Achmad Zaini, menuding ada permainan kotor dalam distribusi bantuan dana hibah yang digelontorkan Pemkab Sumenep melalui DKPP.
Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpas) disebut-sebut menjadi sarang korupsi dengan modus pungli terhadap kelompok tani se-Kabupaten Sumenep.
“Seharusnya DKPP tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan bantuan itu benar-benar dirasakan petani. Faktanya, setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disetor, dianggap selesai. Pengawasan lemah, dan inilah celah besar yang dijadikan lahan pungli,” tegas Zaini.
Ia mengungkapkan, lemahnya pengawasan membuka ruang praktik nakal, barang bantuan hibah kerap dijual oleh penerima kepada kelompok lain atau bahkan individu.
“Itu sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu,” ungkapnya, Sabtu (14/9/2025).
Zaini mendesak Kepala DKPP Sumenep turun langsung ke lapangan untuk membongkar permainan bawahannya.
“Saya siap mendampingi Kepala DKPP jika mau melakukan monitoring riil ke kelompok. Jangan hanya duduk manis di balik meja, tapi biarkan fakta berbicara,” tantangnya.
Ia juga memperingatkan, jika masalah tersebut terus dibiarkan, dampaknya bisa merembet lebih jauh.
“Bukan hanya sebatas bisnis kotor antara Dinas DKPP dengan kelompok tani, tapi akan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tukasnya.
Hingga berita ini dinaikkan, Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, SE., M.Si., masih bungkam dan enggan memberikan komentar.
Sementara itu, sejumlah aktivis berjanji akan terus mengawal dan membongkar praktik mafia yang bermain di balik layar DKPP Sumenep. ***
>