SUMENEP, NEWS9 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kabupaten Sumenep melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kamis (11/12/2025).
Kunjungan tersebut menjadi wujud nyata komitmen ABI dalam menjaga ukhuwah sekaligus memperkuat sinergi sosial dengan pemerintah daerah.
Rombongan DPD ABI Sumenep disambut secara resmi oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Sumenep, Kamiluddin.
Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, membahas peluang kolaborasi dalam bidang sosial, kesehatan, dan kemanusiaan.
Kamiluddin menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam membantu pemerintah menyosialisasikan berbagai program, khususnya di sektor sosial dan kesehatan.
Ia mengakui masih adanya keterbatasan jangkauan informasi pemerintah kepada masyarakat di pelosok.
“Peran ormas seperti ABI sangat strategis untuk menjembatani program pemerintah agar lebih merata dirasakan masyarakat. Kami juga mendorong ABI memperluas koordinasi dengan lembaga lain, termasuk BAZNAS, demi memperkuat sinergi sosial,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD ABI Sumenep, M. Alwi, menegaskan bahwa ABI merupakan organisasi yang memiliki legalitas resmi dari pusat hingga daerah.
ABI berkomitmen menjaga ukhuwah, toleransi, serta berdiri di atas prinsip persatuan dan perdamaian.
“Keberadaan ABI di Sumenep bertujuan membangun sinergitas dengan pemerintah daerah melalui berbagai program kemanusiaan, seperti relawan ARC, donor darah, serta aksi sosial ABI Responsif di Jawa Timur,” jelas Alwi.
Senada, Ketua Muslimah ABI Sumenep, Nurdiana Alhmahdali, memaparkan sejumlah kegiatan sosial yang telah dijalankan, di antaranya bakti sosial untuk anak yatim, janda, dan fakir miskin di berbagai desa di Kabupaten Sumenep.
Sebagai bentuk apresiasi atas sambutan pemerintah daerah, DPD ABI Sumenep menyerahkan cendera mata berupa buku Manifesto ABI dan piagam penghargaan.
DPD ABI Sumenep berharap kehadirannya dapat menjadi manifestasi dalam menjaga perdamaian serta menjadi langkah awal kerja sama yang lebih luas dengan pemerintah daerah dalam pelayanan sosial bagi masyarakat. ***
