BANYUWANGI, NEWS9 – Gelombang aksi warga Banyuwangi di Jakarta berbuah respons cepat.
Laporan dugaan korupsi yang diajukan masyarakat Banyuwangi kini mulai terlihat dan masuk radar pemerintah pusat dan lembaga penegak hukum.
Ketua Info Warga Banyuwangi (IWB), Abi Arbain, menyatakan pihaknya telah menerima konfirmasi dari sejumlah kementerian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, tidak lama setelah aksi digelar di Jakarta.
Abi menyebut, komunikasi tersebut berlangsung melalui sambungan telepon dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi.
“Ini menjadi sinyal bahwa laporan kami tidak diabaikan. Ada respons dan atensi dari pusat,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menegaskan, laporan yang diajukan IWB bukan sekadar aspirasi tanpa dasar, melainkan telah dilengkapi dengan dokumen, kronologi kejadian, serta bukti pendukung yang dinilai layak untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
“Kami datang dengan data. Semua sudah kami siapkan secara sistematis, sehingga dapat diuji secara hukum,” kata Abi.
Meski demikian, IWB memastikan tidak akan mencampuri proses hukum yang berjalan.
Menurutnya, langkah pengawalan yang dilakukan bersifat moral dan publik, tanpa intervensi terhadap kewenangan lembaga penegak hukum.
“Pengawalan tetap kami lakukan, tapi proses sepenuhnya kami serahkan kepada aparat. Profesionalitas dan objektivitas harus dijaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abi menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan kasus tersebut.
Dia menilai, jika dugaan yang dilaporkan terbukti, maka penanganannya harus terbuka sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Abi juga membandingkan dengan sejumlah daerah di sekitar Banyuwangi seperti Jember, Bondowoso, dan Situbondo yang sebelumnya telah tersentuh pengungkapan kasus korupsi.
“Prinsipnya sederhana, hukum tidak boleh tebang pilih. Jika ada indikasi, harus diusut tanpa pengecualian,” ujarnya.
IWB berharap, proses yang berjalan tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga mampu mendorong perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di daerah.
“Ini momentum untuk pembenahan. Jangan hanya berhenti pada kasus, tapi juga memperbaiki sistem agar praktik serupa tidak terulang,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Abi menyatakan optimisme bahwa aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional dan berani mengungkap fakta.
“Tidak ada yang mustahil diungkap selama ada bukti. Siapa pun yang terlibat harus diproses demi keadilan,” pungkasnya. ***
