SUMENEP, NEWS9 – Antrian panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sumenep, Madura, kian tak terkendali.
Fenomena itu bukan lagi kejadian sporadis, melainkan berlangsung hampir setiap hari dan memicu keresahan publik.
Pantauan News9.id di SPBU Pamolokan dan Paberasan menunjukkan antrean kendaraan mengular panjang, khususnya untuk pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
Kondisi itu terjadi rutin pada jam-jam sibuk, sekitar pukul 17.00 hingga 20.00 WIB, seolah-olah distribusi solar sengaja dibatasi atau dikendalikan.
Akibatnya, para sopir travel, pelaku usaha kecil, hingga pengendara umum harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar subsidi.
“Situasi ini jelas mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat,” ungkap salah seorang pengendara umum yang ikut antrian, Senin (22/12/2025.
Namun, berdasarkan hasil penelusuran media ini, kelangkaan solar subsidi tersebut diduga kuat bukan semata karena keterbatasan kuota.
Indikasi tersebut mengarah pada adanya praktik penyelewengan yang terstruktur dan terorganisir.
Solar bersubsidi disinyalir dialirkan ke luar wilayah Kabupaten Sumenep melalui jaringan mafia BBM, dengan modus memanipulasi rekomendasi (rekom) nelayan, baik yang berada di wilayah kepulauan maupun daratan.
Data dan informasi yang sebelumnya dihimpun News9.id menyebutkan, dua nama berinisial AG dan FS diduga kuat berperan sebagai “juragan rekom” solar subsidi.
Keduanya disebut-sebut mengendalikan distribusi rekomendasi di berbagai wilayah, mulai dari kepulauan, Kalianget, Kota Sumenep, hingga merambah ke daerah luar kabupaten seperti Bangkalan, Pasean, dan Pamekasan.
“Jika dugaan ini benar, maka kelangkaan solar subsidi di Sumenep bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan kejahatan sistemik yang merampas hak masyarakat kecil,” kata sumber sebelumnya.
Sementara itu, masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun tangan, sebelum praktik kotor itu semakin menggurita dan merugikan negara. ***
>