JAKARTA, NEWS9 – Awan tebal mulai menyelimuti rencana ambisius pemerintah membangkitkan ekonomi rakyat lewat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka meminta kejelasan penggunaan dana triliunan rupiah yang digelontorkan ke bank-bank BUMN, yang sebagian di antaranya rencananya akan dialihkan untuk menopang program tersebut.
Purbaya menegaskan, hingga kini pihaknya belum menerima laporan final terkait bentuk kelembagaan dan skema pembiayaan Kopdes Merah Putih, padahal pemerintah telah menyiapkan dana besar untuk mendukungnya.
“Kita mau lihat finalisasinya seperti apa, biar penyaluran uangnya jelas dan akuntabel,” tegas Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip dari Liputan6, Kamis (23/10/2025).
Menurut Bendahara Negara itu, Rp16 triliun sudah disiapkan secara khusus untuk mendukung program KDMP tahun ini.
Namun, ia juga membuka peluang penggunaan dana Rp200 triliun yang sebelumnya ditempatkan di bank-bank pelat merah, asalkan pemanfaatannya sesuai ketentuan dan transparan.
“Kalau Himbara siap menyalurkan untuk koperasi Merah Putih, maka bunga pinjaman bisa ditekan jadi hanya 2 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyebut program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bakal menjadi game changer bagi ekonomi nasional.
Ia menegaskan, program ini merupakan langkah strategis untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana koperasi menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“Kami ingin negara kembali hadir dalam mengatur pasar agar adil bagi semua pihak BUMN, swasta, dan koperasi,” tegas Ferry.
Ferry menilai, selama ini struktur pasar nasional terlalu timpang, dikuasai oleh kekuatan modal besar yang menyingkirkan koperasi dan pelaku UMKM dari akses pembiayaan maupun rantai pasok ekonomi.
“Ekonomi tidak boleh dikuasai segelintir orang. Kita mulai menata ulang dari akar dari desa,” ujarnya.
Program Koperasi Merah Putih disebut punya potensi besar mendorong ekonomi lokal, mulai dari sektor pangan, energi terbarukan, hingga pariwisata desa.
Namun, Ferry mengakui implementasinya tidak akan mudah.
Salah satu tantangan utama adalah ketidaklengkapan Data Desa Presisi data akurat yang seharusnya menjadi dasar pemetaan potensi ekonomi dan penyaluran bantuan.
Beberapa desa bahkan masih belum memiliki akses listrik dan internet memadai.
“Tanpa data presisi, sulit menyalurkan pembiayaan tepat sasaran,” ujar Ferry.
Untuk itu, Kementerian Koperasi kini mempercepat pembangunan Data Desa Presisi Nasional, yang akan menjadi fondasi bagi pelaksanaan KDMP di seluruh Indonesia.
“Dengan data yang terintegrasi, pemerintah bisa merancang kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Desakan Purbaya menjadi sinyal bahwa pemerintah tak ingin dana jumbo Rp200 triliun hanya menjadi angka di atas kertas tanpa dampak nyata bagi rakyat desa.
Publik kini menunggu apakah Koperasi Merah Putih benar-benar akan menjadi tonggak ekonomi kerakyatan, atau justru terjebak dalam tumpukan birokrasi dan laporan tanpa arah.
“Kopdes dengan dukungan data presisi dan sinergi lintas kementerian harus bisa menuntaskan cita-cita para pendiri bangsa,” tutup Ferry. ***
