SAMPANG, NEWS9 – Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan ketidakwajaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN 1 Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung.
Sekolah dasar negeri tersebut disebut-sebut hanya melaksanakan KBM pada hari Jumat serta diduga memiliki ketidaksesuaian jumlah peserta didik antara data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan kondisi faktual di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penjelasan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Moh. Yusuf, kepada awak media terkait kondisi operasional sekolah tersebut.
Dewan Pendidikan menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius dan objektif demi menjaga kredibilitas tata kelola pendidikan daerah.
“Integritas data pendidikan adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Jika terdapat selisih antara data Dapodik dan kondisi riil siswa, maka itu persoalan serius yang tidak bisa dianggap sepele,” ujar Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, Hasan Rohmad, Selasa (20/1).
Menurut Hasan, Dewan Pendidikan mendorong dilakukannya verifikasi lapangan secara menyeluruh untuk memastikan keberadaan siswa yang tercatat dalam sistem benar-benar nyata dan mendapatkan layanan pendidikan sebagaimana mestinya.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga akurasi data yang menjadi dasar perencanaan anggaran dan program pendidikan.
Selain itu, Dewan Pendidikan juga menyoroti dugaan KBM yang hanya berlangsung satu hari dalam sepekan.
Jika benar terjadi, kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan serta kalender akademik yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Sekolah harus berfungsi sebagai ruang belajar aktif setiap hari kerja. Kami akan merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan audit terhadap jadwal mengajar guru dan tingkat kehadiran siswa,” tegas Hasan.
Lebih lanjut, Dewan Pendidikan turut mencermati aspek transparansi dan akuntabilitas program pemerintah.
Pasalnya, SDN 1 Batuporo Timur tercatat sebagai penerima sejumlah program bantuan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta alokasi dana operasional melalui Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG).
“Kami berkepentingan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh siswa yang nyata, bukan sekadar tercantum dalam administrasi,” jelasnya.
Dalam konteks pengelolaan sekolah, Dewan Pendidikan menyatakan dukungan terhadap langkah pembinaan hingga tindakan administratif tegas apabila ditemukan pelanggaran, baik berupa manipulasi data maupun pembiaran terhadap ketidakaktifan KBM.
Langkah tersebut dinilai perlu demi menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Sampang.
Di sisi lain, Dewan Pendidikan juga mengapresiasi peran masyarakat dan media sebagai bagian dari kontrol sosial.
Partisipasi publik dinilai penting untuk mendorong perbaikan tata kelola pendidikan secara berkelanjutan.
“Kami mengajak masyarakat untuk terus proaktif melaporkan kejanggalan di lingkungan pendidikan. Ini bagian dari upaya bersama mewujudkan Sampang yang cerdas dan berintegritas,” pungkas Hasan Rohmad. ***
>