SUMENEP, NEWS9 – Pergantian pucuk pimpinan di Polres Sumenep, Jawa Timur, bukan sekadar rotasi jabatan rutin, Rabu (14/1/2026).
Di tengah kepercayaan publik yang kian tergerus, hadirnya Kapolres Sumenep yang baru justru menjadi ujian nyali sekaligus titik balik sejarah penegakan hukum di ujung timur Madura.
Publik kini tidak lagi menuntut janji manis atau pidato normatif. Harapan masyarakat bertumpu pada satu kata kunci yang sederhana namun krusial yaitu keberanian.
Keberanian untuk memilih, apakah akan membersihkan institusi dari dalam, atau justru bermain aman dengan membiarkan kebusukan terus mengendap di tubuh Polres Sumenep.
Salah satu perkara yang kini menjadi pembincangan publik soal dugaan keterlibatan oknum anggota dalam pusaran mafia BBM solar bersubsidi bukan isu baru.
Praktik ilegal itu telah lama menjadi rahasia umum berulang kali mencuat ke ruang publik, namun nyaris tak pernah berujung pada penindakan serius.
Solar subsidi yang seharusnya menjadi penopang hidup nelayan dan petani kecil, justru diduga kuat dikuasai segelintir mafia, dengan perlindungan tak kasatmata yang membuat hukum tampak kehilangan taring.
Fakta pahitnya, citra Polres Sumenep terlanjur tercoreng oleh dugaan pembiaran, kongkalikong, serta penegakan hukum yang timpang.
Hukum seolah tajam ke bawah, namun tumpul ke atas ironi klasik yang terlalu sering didengar masyarakat Sumenep.
Karena itu, evaluasi internal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mendesak.
Selama ini, Reskrim Polres Sumenep bahkan kerap disorot publik layaknya unit dinasti yang kebal dari sentuhan koreksi.
Kehadiran Kapolres baru seharusnya menjadi momentum bersih-bersih total. Bukan hanya menyasar pelaku di luar, tetapi juga oknum di dalam yang diduga bermain mata dengan jaringan kejahatan.
Lebih dari sekadar pidato perdana, Kapolres baru diuji oleh keberaniannya membuka kembali berkas-berkas lama yang selama ini seolah sengaja dikubur.
Termasuk sejumlah kasus besar yang hingga kini tak jelas ujungnya, seperti kasus Bank Jatim dan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang diduga kuat barang buktinya dilepas tanpa kejelasan hukum.
Tidak hanya itu, unit-unit strategis seperti Opsnal Reskoba yang telah berkali-kali berganti pimpinan juga tak luput dari sorotan dengan sejumlah kasus tetap mandek tanpa kepastian.
“Kami berharap kepada Kapolres yang baru untuk menyapu bersih oknum bermasalah, membuka kembali kasus-kasus yang sengaja dilambatkan, serta menghentikan praktik tebang pilih adalah langkah minimal jika Kapolres baru ingin dikenang sebagai pemimpin perubahan, bukan sekadar penjaga status quo,” tegas warga Sumenep yang enggan disebutkan namanya.
“Masyarakat Sumenep sudah terlalu sering dikecewakan. Sejarah mencatat, banyak pergantian pimpinan berakhir tanpa perubahan berarti mafia tetap hidup, hukum tetap tumpul ke atas, dan rakyat kembali dikhianati,” imbuhnya.
Kini, bola panas sepenuhnya berada di tangan Kapolres Sumenep yang baru. Apakah berani membongkar mafia BBM dan membersihkan institusi, atau justru akan tercatat sebagai bagian dari masalah.
Sumenep tidak butuh Kapolres yang pandai berbasa-basi. Sumenep butuh Kapolres yang berani membuka, berani menindak, dan berani berdiri di sisi kebenaran meski harus berhadapan dengan kekuasaan serta kenyamanan internal.
“Pertanyaannya kami sederhana, Kapolres yang baru berani menuntaskan sederet kasus yang selama ini mangkrak, atau melanjutkan tradisi diam yang mematikan keadilan,” tandas masyarakat. ***
>