SURABAYA, NEWS9 – Kepolisian Daerah Jawa Timur kembali menjadi sorotan setelah Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto resmi mencopot AKBP William Cornelis Tanasale (WT) dari jabatannya sebagai Kapolres Tuban.
Langkah cepat ini diambil di tengah pemeriksaan Propam atas dugaan pungutan liar dan penyunatan anggaran operasional di internal Polres Tuban.
Pencopotan tersebut ditegaskan dalam Surat Perintah Nomor Sprin/2611/XII/KEP./2025 tertanggal (8/12).
Baru delapan bulan memimpin, perwira lulusan Akpol 2004 itu langsung ditarik menjadi Pamen Polda Jatim.
Sumber internal menyebut, pemeriksaan Propam berkaitan dengan setoran wajib dari anggota hingga dugaan pemangkasan anggaran operasional yang semestinya digunakan untuk kegiatan lapangan.
Meski demikian, Polda Jatim belum membeberkan detail nominal maupun skema dugaan pelanggaran yang diselidiki.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast memastikan bahwa WT sudah diberhentikan sementara.
“Proses pemeriksaan sedang berjalan. Pemberhentian sementara adalah prosedur standar hingga pemeriksaan selesai,” ujarnya, Selasa (9/12).
Untuk mencegah vakum kepemimpinan, Kapolda Jatim menunjuk Kombes Pol Agung Setyo Nugroho, Auditor Kepolisian Madya TK. III Itwasda Polda Jatim, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolres Tuban.
“Penunjukan ini untuk memastikan pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Jules.
Langkah cepat ini dinilai krusial, mengingat peran Polres Tuban yang menjadi garda terdepan pelayanan publik dan penanganan keamanan wilayah pesisir utara Jawa timur.
Kasus ini menambah daftar panjang evaluasi publik atas transparansi dan akuntabilitas internal Polri.
Penanganan dugaan pungli di tubuh kepolisian kerap menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan berlapis yang selama ini diklaim diperketat.
Hingga kini, Propam masih mendalami temuan di lapangan.
“Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah pemeriksaan selesai,” tutur Jules.
Pencopotan cepat ini menunjukkan ketegasan pimpinan, namun sekaligus mengingatkan kembali tentang tantangan reformasi internal Polri yang belum tuntas mulai dari kultur setoran, penggunaan anggaran, hingga konsistensi pengawasan.
Publik kini menunggu apakah kasus ini akan berujung pada sanksi tegas atau hanya berhenti pada pergantian jabatan semata. ***
