SURABAYA, NEWS9 – Ribuan orang dari Organisasi Masyarakat Madura Asli Sedarah (MADAS Sedarah) kepung kawasan Polda Jawa Timur sejak Jumat, (5/12).
Aksi yang mereka sebut sebagai “solidaritas keadilan” itu digelar menyusul dugaan salah tangkap dan penganiayaan terhadap seorang warga Madura, Muhammad Rifai, yang disebut melibatkan oknum Unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban.
Aksi berlangsung setiap hari dengan estimasi seribu peserta, tetap dalam suasana tertib dan terkoordinasi.
Sejumlah poster dan spanduk menuntut pencopotan Kapolres Tuban dan jajaran terkait, menjadi pemandangan yang menonjol sepanjang jalur menuju Polda Jatim.
Ketua Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar hadir memimpin barisan massa.
Dalam orasinya, ia mengecam dugaan kekerasan oleh aparat dan meminta Kapolda Jawa Timur mengawal penuh proses hukum.
“Kami datang memastikan rakyat kecil tidak menjadi korban kesewenang-wenangan,” ujarnya. “Kami menuntut Kapolda turun tangan dan menegakkan hukum seadil-adilnya.”
Ketua DPP MADAS Sedarah, M. Taufik, S.IKOM., SH., M.H., mengingatkan peserta aksi agar tidak terpancing provokasi.
Ia menegaskan bahwa gerakan ini dirancang sebagai aksi damai.
“Kita hadir untuk menuntut keadilan, bukan membuat kerusuhan,” kata Taufik.
Dukungan logistik datang dari berbagai daerah. DPC MADAS Gresik menurunkan lebih dari 50 unit mobil siaga dan ambulans.
DPC Sampang, dipimpin Hasib dan H. Mius, juga hadir dengan rombongan besar.
Tokoh lain seperti Abah Nurul (LPK.MA) dan Abah Dhofir turut memobilisasi anggota sebagai barisan pengamanan internal.
Hingga hari ini jumlah massa yang hadir disebut mencapai ribuan dan diperkirakan terus bertambah selama aksi berlangsung.
Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia, Gus Aulia, SE., SH., MM., M.Ph., mengapresiasi ketertiban massa MADAS Sedarah.
“Ini contoh bahwa perjuangan rakyat bisa dilakukan tanpa kekerasan. Semoga Kapolda Jatim responsif dan proses hukum berjalan transparan,” ujarnya.
Massa menyampaikan tujuh tuntutan yang mereka nilai sebagai “jalan minimal” untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum:
1. Pemecatan Kapolres Tuban, Kasat Reskrim, Kanit Jatanras, dan oknum yang diduga terlibat.
2. Proses pidana terhadap pelaku penganiayaan dan percobaan pembunuhan.
3. Sanksi etik berupa pemberhentian tidak hormat (PTDH).
4. Audit menyeluruh terhadap Polres Tuban.
5. Keterlibatan Tim Reformasi Kepolisian dalam investigasi.
6. Pelibatan Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Mahfud MD sebagai pengawal penegakan hukum.
7. Desakan agar Kapolda Jatim mundur jika kasus tidak dituntaskan secara transparan.
Sejauh ini aksi MADAS Sedarah berlangsung tertib sesuai koridor UU No. 9 Tahun 1998.
Massa menjaga jarak dengan potensi benturan, mengatur arus kendaraan, dan menempatkan koordinator lapangan sebagai pengendali situasi.
Aksi dijadwalkan berlangsung hingga sepekan ke depan atau sampai pihak kepolisian memberikan jawaban resmi atas tuntutan mereka. ***
>