SUMENEP, NEWS9 – Di tengah ramainya kunjungan masyarakat ke Pasar Minggu yang dikelola oleh UMKM Kabupaten Sumenep, Madura, muncul kritik keras dari para pedagang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pengelola pasar.

Salah satu pedagang, Ibu Lia, mengungkapkan bahwa manajemen Pasar Minggu amburadul dan bahkan dinilai tidak manusiawi.

Ia mengaku diwajibkan membayar Rp20.000 setiap kali masuk area pasar, namun tidak mendapatkan fasilitas tenda, sementara pedagang lain justru memperoleh stand lengkap.

“Kami dipaksa bayar dua puluh ribu hanya untuk masuk, tapi tidak dapat tenda. Kok beda dengan pedagang lain? Ini seperti monopoli oleh oknum pengelola,” ungkapnya kesal, Sabtu (29/11/2025).

Menurutnya, praktik pungutan tersebut seakan dilakukan secara sistematis oleh oknum yang memanfaatkan nama UMKM untuk meraup keuntungan pribadi.

Bahkan, pedagang kecil yang sekadar ingin bertahan hidup tetap dikenakan biaya tanpa kejelasan.

Lebih ironis lagi, kwitansi pembayaran yang diterima pedagang tidak memiliki stempel resmi maupun nama penanggung jawab, sehingga rawan disalahgunakan.

“Yang penting mereka dapat uang masuk. Kuitansinya saja tidak ada stempel. Ini jelas bisa dimainkan,” tambah Ibu Lia.

Keluhan itu menambah panjang daftar dugaan pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi sorotan di Kabupaten Sumenep.

Para pedagang merasa diperas tanpa adanya fasilitas memadai bahkan dibiarkan kepanasan dan kehujanan meski sudah membayar.

“Bagaimana UMKM mau bangkit kalau kaki pedagang saja seperti ‘dipenggal’ oleh pengelola? Ini penjajahan gaya baru terhadap rakyat kecil,” tegas salah satu pedagang lain.

Merebaknya dugaan pungli itu menimbulkan pertanyaan besar tentang aset tenda di Pasar Minggu apakah benar bukan milik pemerintah sehingga pedagang wajib membayar? Jika tenda itu aset daerah, mengapa pedagang tetap diwajibkan setor uang meski tidak mendapatkan fasilitas apapun?

Para pedagang meminta Bupati Sumenep turun tangan dan segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Pasar Minggu.