SUMENEP, NEWS9 – Harapan warga Pulau Masalembu untuk menikmati listrik PLN selama 24 jam akhirnya menemukan titik terang.
Dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyediaan Listrik PLN di Pulau Masalembu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan perwakilan masyarakat menyatakan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di wilayah kepulauan tersebut.
Rapat yang dipimpin Subkoordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan itu merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya, menyusul desakan masyarakat Masalembu yang selama ini belum menikmati listrik negara secara penuh.
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menegaskan, pembangunan PLTS Masalembu telah masuk dalam Roadmap Listrik Perdesaan 2025–2029 dan ditargetkan terealisasi pada 2026.
“Program ini sudah tercantum dalam roadmap nasional. Namun ketersediaan lahan yang clean and clear menjadi faktor kunci percepatan,” tegas perwakilan Direktorat.
Selain itu, Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis menambahkan, proses pengusulan anggaran sedang berjalan dan menjadi prioritas dalam program listrik perdesaan tahun 2026.
“Artinya, secara perencanaan dan kebijakan, Masalembu tidak lagi berada di pinggiran daftar tunggu,” terangnya.
Jailani, juru bicara Perwakilan Masyarakat Masalembu, menegaskan bahwa kebutuhan listrik bukan sekadar persoalan penerangan, melainkan menyangkut masa depan ekonomi masyarakat nelayan.
“Masalembu adalah wilayah kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun hingga kini, masyarakat belum menikmati listrik PLN selama 24 jam. Tanpa listrik yang memadai, potensi ekonomi kelautan sulit berkembang secara optimal,” ujarnya.
Dia menambahkan, sebagian masyarakat masih bergantung pada genset dan panel surya swadaya dengan kapasitas terbatas.
“Kami berharap Kementerian ESDM dan PLN dapat menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat kepulauan seperti Masalembu. Listrik adalah hak dasar yang akan menggerakkan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Kami tidak meminta belas kasihan, melainkan kesempatan-kesempatan agar nelayan dapat menjual hasil laut dengan harga layak, agar anak-anak dapat belajar dengan penerangan yang cukup, dan agar pulau kami tidak tertinggal,” tegasnya.
Dengan hadirnya listrik yang stabil dan memadai, Pulau Masalembu diharapkan tidak lagi menjadi wilayah pinggiran, melainkan bagian aktif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kami percaya energi dapat menjadi jembatan menuju kesejahteraan masyarakat kepulauan,” pungkasnya.
PT PLN (Persero) memaparkan rencana pembangunan kelistrikan di Masalembu, meliputi PLTS komunal berkapasitas 4.175 kWp, Battery Energy Storage System (BESS) dengan durasi 3–4 jam, Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 28,85 km, Gardu distribusi berkapasitas 2.800 kVA, dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 26,25 km.
“Kapasitas yang direncanakan saat ini diprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga sekitar 5.100 pelanggan. Untuk kebutuhan industri seperti cold storage dan pabrik es akan dipertimbangkan pada tahap pengembangan berikutnya,” jelas perwakilan PLN.
PLN juga menegaskan bahwa kebutuhan lahan seluas 4,2 hektare menjadi tantangan utama yang perlu diselesaikan secara bersama.
Sementara itu, perwakilan DPRD Kabupaten Sumenep menyatakan komitmennya untuk memastikan ketersediaan lahan.
“Kami menjamin lahan seluas 4,2 hektare tersedia di Masalembu. Jika lokasi awal belum clean and clear, kami mendorong percepatan melalui alternatif lahan yang telah diusulkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumenep menyatakan kesiapan memfasilitasi pertemuan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemilik lahan, dan PLN guna memastikan kepastian hukum lahan pada Maret 2026.
Kemudian, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur turut menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan realisasi PLTS Masalembu sesuai roadmap 2026 serta mendorong pengawalan bersama agar program dapat selesai sesuai target.
Bahkan, perwakilan Rawatan Samudra yang mengikuti perkembangan isu kelistrikan kepulauan menyampaikan bahwa percepatan listrik di Masalembu harus menjadi momentum pemerataan energi nasional.
“Masalembu merepresentasikan tantangan energi di wilayah kepulauan Indonesia. Kehadiran PLTS bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat pesisir. Kolaborasi lintas pihak menjadi kunci agar rencana ini tidak berhenti pada roadmap, tetapi benar-benar terwujud,” ujarnya.
Beberapa langkah konkret yang disepakati dalam rapat tersebut yakni, Dinas PMD menginisiasi pertemuan dengan BPN dan pemilik lahan pada Maret 2026, Ditjen Ketenagalistrikan menyiapkan penganggaran program listrik perdesaan tahun 2026, PLN berkomitmen menyelesaikan pembangunan PLTS setelah lahan dan anggaran tersedia.
Rapat tersebut juga menegaskan bahwa penyediaan listrik di Pulau Masalembu merupakan agenda bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, PLN, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat.
Pembangunan PLTS di Masalembu diharapkan menjadi langkah strategis menuju keadilan energi bagi masyarakat kepulauan sekaligus memperkuat ekonomi nelayan berbasis sumber daya kelautan. ***
