SUMENEP, NEWS9 – Dugaan pengerjaan asal-asalan pada proyek pembangunan saluran air (drainase) di Desa Daadung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Madura, kian menguat.

Proyek yang didanai melalui program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tahun anggaran 2024 itu diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Kepala Desa Daadung, Sairi, membenarkan adanya dua proyek drainase yang bersumber dari program P3TGAI di desanya.

“Benar, di desa saya ada dua proyek drainase melalui P3TGAI 2024, yaitu P3A Polai Tinggi Permai dan P3A Aeng Ombul,” ujar Sairi saat dikonfirmasi News9.id, Minggu (23/3/2025).

Saat ditanya mengenai kepemimpinan kelompok proyek tersebut, Sairi mengatakan bahwa ketua kelompok P3A Polai Tinggi Permai adalah Rahman.

Namun, dirinya membantah kabar yang menyebutkan Rahman merangkap sebagai operator desa.

“Itu tidak benar. Rahman tidak memiliki jabatan di desa. Dia tinggal di Sumenep dan tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Desa Daadung,” tegasnya.

Terkait anggaran, Sairi menjelaskan bahwa masing-masing proyek drainase mendapatkan pagu sebesar kurang lebih Rp195 juta dengan panjang 250 meter.

Sementara itu, kekecewaan dari warga setempat yang menilai proyek tersebut tidak berkualitas.

Salah satu warga berinisial MK mengungkapkan bahwa sejak awal proses pembangunan sudah terlihat kejanggalan.

“Pelaksanaan kegiatan drainase di Dusun Polai Tinggi tersebut tidak berkualitas. Mulai dari pondasi hingga pemasangan batunya sangat mencurigakan,” ujarnya kepada News9.id, Jumat (21/3/2025).

MK juga menilai Pemerintah Desa Daadung lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Rahman selaku ketua kelompok proyek belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp terkait pelaksanaan P3TGAI tahun anggaran 2024.

Proyek tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, namun dugaan pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi menimbulkan kekecewaan di kalangan warga.

Oleh sebab itu, warga mendesak pihak berwenang segera melakukan pengawasan dan evaluasi.